Salah satunya Arifa Apriliani, GTT pengampu mata pelajaran (mapel) matematika di SMA 2 Bae. Karena belum kunjung terima honor, dia terpaksa utang ke koperasi sekolah untuk mencukupi kebutuhannya.
”Saya menjadi GTT sudah dua tahun. Honor selama dua bulan memang belum saya dapatkan. Memang peralihan ini semuanya belum jelas. Sebenarnya honor saya untuk membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga,” jelasnya.
Dalam sebulan, selama ini Arifa mendapatkan honor Rp 1,3 juta. Selain menjadi GTT, dia mencari tambahan dengan memberikan les di sekitar rumahnya. ”Kami harapkan persoalan ini segera terpecahkan, dan bulan ini bisa cair. Jangan sampai berlarut-larut karena tidak memungkinkan pinjam koperasi selamanya,” ucapnya.
Hal yang sama dirasakan Agus Riyanto, menjadi tenaga teknis (PTT) selama tiga tahun di SMA 2 Bae. Sejak Januari 2017 dia belum menerima honor dan terpaksa pinjam koperasi. Namun dia masih terbantu istrinya yang berjualan di pasar, sehingga kebutuhannya sehari-hari tetap bisa jalan.
”Saya punya dua anak yang semuanya sekolah PAUD. Jadi ya penghasilan istri sangat membantu. Tapi jangan sampai berlarut-larut karena untuk bayar pinjaman koperasi juga belum ada. Tidak mungkin juga utang terus-menerus kalau tidak ada kepastian honor keluar,” jelasnya.
Kepala SMA 2 Bae Saiful Bakri mengatakan, sewaktu masih ada BOS Pendamping, honor GTT dan PTT bisa terbayarkan. ”Sekarang sudah tidak dianggarkan (BOS Pendamping), jadi mau dibayarkan pakai dana apa? Sedangkan BOS pusat tidak diperbolehkan untuk menggaji mereka (GTT dan PTT),” tegasnya.
Dia menerangkan, sebenarnya ada anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah untuk GTT, tapi syaratnya mengajar mapel linier dengan ijazahnya. Misalkan lulusan pendidikan matematika mengajarnya harus mapel tersebut.
Syarat lainnya wajib terpenuhi mengajar 24 jam per minggu. Rata-rata yang mengajar di SMA 2 Bae hanya mampu terpenuhi 22 jam per minggu. ”Hanya satu GTT yang memenuhi syarat tapi sama saja honornya belum cair, karena dana dari Provinsi Jateng baru dianggarkan,” ucapnya.
Sebenarnya, kata dia, yang lebih memprihatinkan PTT, karena tidak masuk ke dalam anggaran provinsi. Pihaknya juga belum tahu harus mencari solusi seperti apa. Sedangkan menarik sumbangan wali murid tidak berani, jadi terpaksa mereka pinjam koperasi.
Jumlah GTT di SMA 2 Bae saat ini delapan orang. Namun ada dua GTT yang hanya tambah jam mengajar dari sekolah swasta untuk pemenuhan sertifikasi. Sedangkan PTT berjumlah 16 orang.
”Untuk dua GTT yang dari sekolah swasta memang tidak mendapatkan honor dari kami karena hanya kebutuhan tambah jam. Tapi, rencana ke depan akan dikurangi jamnya dan diberikan kepada GTT yang sudah terdaftar di kami supaya jamnya bisa terpenuhi,” imbuhnya.
Dia mengaku, BOS pusat saja belum cair dan sekolah juga membayar listrik dan sebagainya juga utang. Seharusnya keluarnya bulan Januari hingga sekarang belum ada informasi pencairan BOS pusat.
Di tempat berbeda, ketua musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) SMA di Kabupaten Kudus Shodiqun, mencarikan solusi supaya GTT dan PTT honornya tetap terbayarkan, yakni dengan cara mengirim surat kepada Bupati Kudus Musthofa untuk solusi yang terbaik.
”Ada acuannya, Permen No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Permen No. 75 Tahun 2016 tentang Komite. Seluruh SMA/SMK sekarang kesulitan dana, mau menarik sumbangan belum berani karena Kudus sudah tercanangkan sekolah gratis 12 tahun, makanya kami meminta solusi sebaiknya seperti apa,” terangnya.
Shodiqun menambahkan, surat juga dikirimkan kepada sekretaris daerah (sekda), badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPPKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. (san/lil)
