”Sekolah menjadi penanggung jawab utama ujian sekolah. Mulai dari penyusunan soal, penyelenggaraan, hingga pemeriksaan,” katanya kemarin.
Nizam menambahkan, pemerintah hanya memberikan 20-25 persen soal sebagai acuan, memberikan pelatihan penulisan soal, dan bantuan hibah bagi musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) untuk membahas soal USBN. Selebihnya, pemerintah menyerahkannya ke sekolah. Sementara untuk pembinaan langsung berada di tangan dinas kabupaten/kota dan provinsi.
”Arahan Pak Menteri berikan kepercayaan 100 persen pada guru dan kepala sekolah. Insya Allah mereka amanah dan dapat dipercaya,” terangnya.
Terkait dengan bocornya soal USBN, Nizam mengatakan, semua kembali lagi kepada siapa yang bertanggung jawab dalam membuat soal tersebut. Yakni masing-masing sekolah. Jika memang benar terjadi kebocoran, tentu saja sekolah tersebut yang harus bertanggung jawab. ”Kalau ampai ada soal USBN yang bocor, sanksinya ya sesuai dengan aturan di daerah masing-masing,” tuturnya.
Hal senada dilontarkan oleh Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Hamid Muhammad. Hamid mengatakan, sanksi terhadap kebocoran tersebut pasti ada. Untuk teguran dan asesmen akan dilakukan langsung oleh Irjen yang bertugas mengawasi. Hamid mengaku menyayangkan hal tersebut bisa terjadi. Menurutnya, tujuan pemerintah memberikan kepercayaan 100 persen kepada guru di sekolah adalah untuk mengurangi kebocoran soal.
”Kalau masih ada seperti itu, itu masalah interitas. Kenapa kita percayakan USBN kepada guru? Agar jangan ada lagi (kebocoran). Untuk apa sih dibocor-bocorkan,” kata Hamid.
Hamid mengatakan, bocoran soal-soal itu membuat kemampuan anak yang sesungguhnya tidak bisa diketahui. Murid akhirnya tidak bisa merefleksikan hasil belajarnya secara optimal. ”Kan harapannya semua jujur untuk bisa memetakan kemampuan masing-masing daerah. Dengan begitu, treatment yang diberikan pun bisa tepat,” jelasnya. (and)
