Kawasan industri ini seiring dengan pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan-selatan (JJLS) yang merupakan program pusat. Lokasinya pun dibangun dekat JJLS.
"Oleh karenanya pada 2018 kami mohon dibantu jalan pendukung masuk ke kawasan industri," pinta bupati di hadapan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pada acara Musrenbangwil se Eks Karesidenan Kedu bertajuk Rembug Bareng Gubernur Jawa Tengah di pendopo Bupati Kebumen, Selasa (21/3/2017).
Selain Gubernur, Musrenbang ini diikuti bupati/walikota dan stakeholder dari Kabupaten Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Temanggung dan Kota Magelang. Musrenbangwil ini dimaksudkan untuk menjembatani perencanaan strategis jangka Menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Yang juga melibatkan sejumlah perwakilan masyarakat dari gender, anak-anak dan penyandang difabel.
Dalam kegiatan ini setiap kepala daerah menyampaikan laporan terkait rencana pembangunan dan permasalahan yang sedang dihadapi di daerahnya masing-masing. Rata-rata permasalahan yang dihadapi yakni masalah kemiskinan, infrastruktur jalan yang belum baik, kesehatan dan pendidikan serta permasalahan lain.
Selain soal kawasan industri di selatan Kebumen Bupati kemarin menyampaikan paparan sejumlah program unggulan untuk mengentaskan kemiskinan. Diantaranya, pembangunan jalan lintas utara yang melewati lima kecamatan. Dengan dibukanya akses baru tersebuti diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan, yang selama ini wilayah utara Kebumen menjadi lumbung masyarakat miskin.
"Jalan ini dibangun sepanjang 67,5 kilometer yang sudah kita mulai pada akhir 2016 dan diharapkan akhir 2018 selesai. Jika jalan ini selesai maka tingkat kemiskinan di utara cepat berkurang," papar Mohammad Yahya Fuad.
Terkait dengan, RTLH bupati juga meminta Pemprov Jawa Tengah memberikan bantuan sebanyak 1.320 unit untuk masyarakat Kabupaten Kebumen. Jumlah tersebut 40 persen dari keseluruhan anggaran RTLH yang ada di Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen sendiri pada 2017 ini mengalokasikan anggaran untuk 3.300 RTLH. "Abilan 40 persen dari provinsi dapat direalisasikan maka pada 2019 program RTLH Kebumen tuntas mencapai 26.108 unit," ujarnya.
Tak hanya itu, Pemkab Kebumen menanggung premi BPJS untuk 100.000 masyarakat miskin. Jumlah tersebut ditanggung oleh APBD sebanya 50.000 dan APBDes sebanyak 50.000 warga miskin.
"Ini merupakan jumlah terbesar di Indonesia, BPJS yang dibayari oleh pemerintah daerah. Kalau ini ada tambahan dari pak gubernur sebagai reward, maka akan lebih banyak lagi warga miskin yang tercover BPJS," tegasnya.
Selain mendengarkan paparan dari para kepala daerah, gubernur juga melakukan dialog dengan warga masyarakat. Dialog tersebut dilakukan melalui video conference, dengan warga masyarakat di Balai Desa Karanggayam, Kecamatan Karanggayam.(ori)
