Sebanyak 34 ribu, hampir17 ribu dari Polri, dan hampir 17 ribu TNI akan disebar di tiap TPS. Tidak lupa mereka menyediakan pasukan siap siaga dari Polri dan Polda Metro Jata dan Pangdam Jaya. "Kekuatan kami yang standby ada 10 ribu dari Polri, dan 1.500 yang ada di bawah kendali dari Kapolda Metro Jaya dan Pangdam," kata Kapolri Jendral Tito Karnavian di Ecovention, Ancol, Jakarta Utara, kemarin (18/4).
Tidak lupa, mereka masih mempunyai kekuatan cadangan yang siap untuk dikerahkan. Pasukan ini ada yang berada di bawah komando langsung Kapolri tingkat Mabes mau pun ada yang langsung di bawah kendali bapak Panglima. Semua dilakukan untuk menjaga pelaksanaan pemilihan berjalan lancar. "Kami yakinkan warga Jakarta untuk pemilihannya insya allah dapat berjalan lancar. Dan silahkan menggunakan hak pilih, hak politik, dengan sebebas-bebasnya. Ini dijamin oleh pemerintah," tutur Tito.
Selain di wilayah DKI Jakarta, mantan Kadensus 88 ini mengaku sudah menangani adanya dugaan pergerakan massa dari luar Jakarta. Ia mengatakan, seluruh Kapolda di Jawa dan Sumatera, termasuk Polda Metro Jaya sudah mengeluarkan maklumat untuk melakukan larangan dengan dasar diskresi.
Mereka akan menindaklanjuti segala tindakan massa yang ingin melakukan tindakan seperti kepolisian, yakni kewenangan melekat kepada seluruh anggota kepolisian, seluruhnya untuk dapat menilai dan mengambil tindakan untuk kepentingan publik.
Tidak lupa, Tito berharap pelaksanaan Pemilukada DKI Jakarta Berjalan aman dan damai. Oleh karena itu, ia meminta restu seluruh pihak, terutama warga Jakarta agar aparat bisa menjalankan pemilukada dengan aman dan damai. "Mohon doa dari seluruh warga Indonesia, warga Jakarta khususnya. Mohon dukungan bersama-sama, agar pemilunya dapat berjalan langsung dengan aman dan damai," ujar Tito.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan kembali segala pernyataan pemerintah dan aparat berwajib bahwa pemilukada harus dalam kondisi damai, tenang dan tanpa tekanan. Dalam rangka itu, dirinya bersama para penegak hukum ingin menciptakan situasi yang kondusif bagi warga DKI Jakarta.
"Dalam arti kata bahwa, seluruh masyarakat berangkat dari rumah masing-masing, sampai ke TPS, melaksanakan pencoblosan, dan kembali dalam kondisi aman, tenang, tanpa tekanan," ujar Gatot di Econvention, Ancol, Jakarta.
Saat disinggung tentang adanya kegiatan Tamasya Al Maidah, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan menegaskan, pelaksanaan Tamasya Al Maidah dilarang. Hal itu sudah tertuang dalam maklumat Kapolda Metro Jaya. "Maklumat udah jelas udah itu aja baca ma'lumat udah jelas kalau ada mobilisasi massa akan dipulangkan," ujar Iriawan.
Mantan Kapolda Jabar ini menegaskan, apabila ada pihak yang melanggar, polisi langsung bertindak tegas. Hal itu pun tidak hanya berlaku untuk tamasya Al Maidah, tetapi juga semua tindakan yang mengerahkan massa. "Siapa pun yang mengganggu pemungutan suara akan kami tindak tegas," tegasnya.
Meskipun melarang Tamasya Al Maidah, Iriawan mengaku mempersilahkan umat untuk menginap ke masjid. Akan tetapi, ia mengingatkan kembali tidak boleh ada massa yang bergerak ke TPS. "Ya nggak masalah kalo mau sholat mah silakan tapi ke TPS tidak boleh," tegas Iriawan. Saat disinggung mengenai kemungkinan para inisiator Tamasya Al Maidah akan ditangkap, ia enggan berandai-andai. Ia mengaku melihat keadaan dalam pelaksanaan di masa depan.
Glodok Tutup
Sementara itu pada Rabu (19/4) pusat ekonomi di kawasan Glodok, Jakarta Barat tutup sementara. Langkah ini diambil untuk meminimalisir potensi kerucuhan yang timbul saat pencoblosan nantinya. Kios yang hari ini (rabu) tutup di sekitaran LTC (Lindeteves Trade Centre), Glodok Jaya, Glodok Blustru, dan pusat perniagaan Asemka.
Pengumuman tentang penutupan toko mulai tersebar di beberapa sudut pertokoan. "Iya dari asosiasi menyarankan untuk melakukan penutupan," ucap Ghani, 48, seorang pemilik toko perkakas di kawasan Glodok Blustru.
Ghani mengatakan sebenarnya mengenai hal ini, polisi sudah memberikan rasa aman. Namun sebagai salah satu pedagang dirinya merasa khawatir dengan potensi kericuhan dalam Pilkada kali ini, sebab perang kampanye dan menjatuhkan saling terlihat di sejumlah media sosial.
Hal sama juga di ungkapkan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jakarta Barat, Ade Putra Kurniawan mengatakan, banyak pedagang mengaku takut akan terjadi kericuhan. Terlebih di Taman Sari sendiri, potensi kericuhan cukup tinggi, mengingat etnis tionghoa cukup banyak.
Ade mengatakan, sebenarnya penutupan terhadap kawasan sentra ekonomi sendiri sudah dilakukan di masa pilkada lainnya dan aksi bela islam beberapa waktu lalu.? Sementara itu Komandan Dandim 0503/JB Letkol Inf Wahyu Yudhayana mengatakan sudah ada 2.936 personel TNI untuk mengamankan Pilkada di wilayah Jakarta Barat.
Khusus untuk Glodok, disiapkan mobil Anoa dan personel 1 SSK atau 100 anggota. "Ini untuk mengantisipasi adanya kericuhan. Nanti kami juga dibantu pihak kepolisian," ucap Wahyu. (gum)
