“Belum beroperasinya RSUD Prembun merupakan pemborosan keuangan daerah atau keuangan Negara secara struktural atau sangat membebani keuangan daerah atau keuangan Negara,” kata Hadi Waluyo, Minggu (16/4/2017).
Untuk diketahui, RSUD Prembun dibangun menggunakan anggaran APBD dari Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2016. Adapun nilai pagu Tahun 2014 sebesar Rp 29 miliar, tahun 2015 sebesar Rp 35 miliar dan tahun 2016 sebesar Rp 41,8 miliar. Saat ini, pembangunan fisiknya sudah selesai. Bahkan, Pemkab Kebumen telah merekrut 130 tenaga medis untuk mengelola RSUD Prembun.
Kepala Dinas Kesehatan Kebumen dr Hj Yohanita Rini K MKes kepada Ekspres belum lama ini, mengatakan belum bisa beroperasinya RS tersebut lantaran masih kekurangan dokter spesialis. Adapun terkait ijin beroperasi, menurut Rini, masih dalam proses.
Terkait hal itu, Hadi Waluyo justru mengaku heran. Sebagai sebuah kebijakan, kata dia, pendirian RSUD Prembun seharusnya sudah dipersiapkan dengan baik. Selain soal pembangunan fisik, standar alat–alat kesehatan tenaga medis dan lain–lain sesuai dengan standar rumah sakit Tipe C pun seyogianya sudah disiapkan secara matang. Sehingga tidak muncul kesan Pemkab tidak melakukan perencanaan dengan baik keberadaan RSUD Prembun seperti saat ini.
Apa yang terlihat saat ini, kata dia, makin mengundang pertanyaan besar di kalangan masyarakat. Mengingat, pembangunan RSUD Prembun Type C telah menghabiskan ratusan miliar. Belum lagi adanya isu tak sedap mengenai proses rekrutmen tenaga medis RSUD Prembun. Apapun itu, menurut Hadi Waluyo, pembangunan RSUD Prembun terkesan dipaksakan.
Baca juga:
(Ditarget Rp 12 M Setahun, RSUD Prembun Belum Juga Beroperasi)
"Pembangunan tersebut apakah hanya berorientasi sebagai proyek titipan salah satu pihak tertentu saja. Selain itu apakah benar adanya pembangunan RSUD Prembun Tipe C hanya berorientasi sekedar proyek yang alirannya menguntungkan pihak–pihak tertentu saja," ujarnya.
Seiring dengan hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kebumen, menurut Hadi Waluyo, masyarakat perlu untuk mencermatinya. Di saat yang sama, seharusnya Pemkab Kebumen bisa menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan seperti yang telah tercantum dalam Renstra bidang Kesehatan.
“Mari kita tunggu orang – orang cerdas yang punya nurani keberanian untuk merubah pola pikir yang sehat demi kepentingan kesehatan masyarakat,” ucapnya.(mam)
