Menurutnya, deradikalisasi yang dilakukan pihak terkait mestinya tak hanya sekadar menggunakan pola ceramah saja. Sebab jika ceramah, ujungnya menjadi debat. Perlu keterlibatan semua elemen masyarakat untuk menangkal gerakan kelompok radikal. ”Jelas prihatin kasus terorisme yang terbaru, malah dari Jateng semua. Tapi kiai yang ampuh-ampuh dari Jateng juga banyak lho,” ucapnya saat ditemui di ruang kerja Gubernur Jateng, Senin (10/4).
Ia juga menceritakan, dirinya pernah dilihatkan video oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Video itu menunjukkan ada anak-anak yang sudah mampu membuat bom. Dia khawatir, jika tak ada gerakan deradikalisasi secara masif, dampsk negatifnya ke depan akan berbahaya. ”Kayaknya kita mesti mencari dan meraba sensitivitas sekitar kita,” ujarnya.
Ganjar juga menyinggung mengenai aksi para personel Barisan Ansor Serbaguna (Banser) yang bekerja sama dengan kepolisian, membubarkan kegiatan tentang anti Pancasila di Hotel Grasia Semarang, Minggu (10/4) malam. Dia mengapresiasi Ansor-Banser yang sudah pada khittah-nya. ”Dan aksi itu juga bisa berakhir tertib. Ada masyarakat yang ikut terlibat dan peduli pada situasi bangsa dan berani mengambil risiko, itu harus diapresiasi,” ungkapnya.
Terpisah, Sekretaris Komisi E DPRD Jateng, Hasan Asyari, justru mengungkapkan bahwa saat ini sudah banyak dosen berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di perguruan tinggi negeri maupun swasta di Semarang, terlibat dalam kelompok radikal. ”Banyak dosen-dosen PNS maupun non PNS di perguruan tinggi negeri maupun swasta yang jadi pengikuti kelompok radikal. Ini mestinya tak boleh terjadi dan harus ada tindakan nyata,” tegasnya.
Menurutnya, para aparatur sipil negara tersebut bekerja dan digaji negara,tapi justru terlibat dalam gerakan kelompok anti Pancasila. ”Perguruan tinggi negeri di Jateng utamanya di Semarang harus dibersihkan dari pengikuti anti ideologi bangsa atau pengikut khilafah,” tegasnya.
Menurutnya, paham yang dianut oleh pengajar akan memengaruhi pada penyampaian materi mata kuliah di kelas. Misalnya, studi tentang ilmu pemerintahan, hukum, maupun ekonomi, dapat diselipkan tentang khilafah. ”Ini akan menafikan Indonesia yang majemuk, karena cara berpikirnya bukan pada ekonomi majemuk,” ungkapnya. (amh/ric/ce1)
