 |
| TRIYONO |
PEKALONGAN - Audiensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan, Senin (3/6) yang digelar di ruang rapat pimpinan setempat berlangsung memanas. Pasalnya, agenda membahas isu perubahan undang-undang pemilu justru KPU dituding tidak jujur dalam menjalankan tugasnya.
Audiensi yang dimulai sekira pukul 13.45 itu dihadiri oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan, dimulai dengan paparan Ketua KPU Kabupaten Pekalongan Mudasir mengenai agenda audiensi. Pertama adalah mengenai isu perubahan undang-undang pemilu, kemudian pemilu serentak serta penyampaikan data jumlah penduduk di Kabupaten Pekalognan per semester kedua dihitung per Desember 2016.
Dari hasil koordinasi, menurutnya dinas terkait mereka dalam situasi ini ada jemput bola oleh dinas terkait misalkan merekam datang ke 4 kecamatan yang terkonsentrasi dan kesekolah-sekolah. Namun Permasalah dari Catatan ipil apabila mereka melakukan jemput bola pro aktif kebawah mohon ijin sekiranya ada sentuhan dari pimpinan untuk bisa mengatasi problem, setidaknya kesulitan anggaran yang ada di capil bisa teratasai sehingga yang 91123 ini bisa merekamkan diri EKTP.
Selanjutnya mengenai program KPU membuat rumah pintar pemilu. Di mana program tersebut adalah bertujuan sebagai pusat pendidikan demokrasi di Kabupaten Pekalongan. Karena dalam program tersebut semua seluk beluk pemilu di Kabupaten Pekalongan tersedia di sana serta penyampaikan soal hibah pemerintah daerah ke KPU.
Namun paparan Ketua KPU di ruang tersebut justru menyulut emosi Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan, Herry Triyono Sabdo. Menurutnya, partai jumlah kursi apakah 50, 45 atau seberapa pun bagi partai politik tidak menjadi persoalan. Namun bagi partai yang paling penting, adalah kejujuran soal data kependudukan.
"Kalau bicara pemilu saya merasa masih sakit, karena saya belum bisa menemukan penyelenggara jujur. Pemilu bisa berjalan dengan baik, dan menghasilkan yang baik. Itu bisa dimulai dari penyelenggara dulu berjalan dengan baik dan jujur," tegasnya.
Senada Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pekalongan, Sofwan Sumadi mengatakan data kependudukan atau jumlah penduduk Kota Santri meminta KPU sebagai penyelenggara untuk memegang teguh prinsip kejujuran dalam menjalankan tugasnya.
"Kepada penyelenggara pemilu kejujuran harus di pegang. Sebab hal ini adalah celah besar terutama mengenai jumlah duduk. Karena data masih amburadul. Sebagai partai politik ini perlu saya sampaikan dan berhak menuntut kejujuran dari penyelenggara pemilu," ujarnya.
Pihaknya mengaku tidak mempersoalkan mengenai jumlah kursi pada Pemilu 2019, apakah 50 atau 45. Ia menekankan mengenai kejujuran penyelenggara dalam hal data kependudukan. Kemudian berkaitan dengan data pemilih, ia juga meminta supaya KPU tidak berpihak."Masalah perekaman untuk jemput bola itu sudah ada sejak dahulu," imbuhnya.
Menanggapi itu, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, Mudasir menyatakan, KPU dalam bertugas berpegang pada undang-undang yang menjadi pegangan utama ketika menjalankan tugas. KPU hanya menjalankan undang-undang, untuk itu berkaitan data kependudukan yang dijadikan dasar dalam penentukan jumlah pemilih pada pelaksanaan pemilu. KPU merujuk pada data resmi yang dikeluarkan oleh Dukcapil. Sebab, berdasarkan peraturan data yang bisa dijadikan rujukan hanya dari lembaga resmi, yaitu Disdukcapil.
"Soal data kependudukan, KPU hanya sebagai user atau pengguna saja. Apabila ada keberatan soal data yang muncul, silahkan ajukan keberatan dari lembaga yang mengeluarkan," jawabnya.
Adapun Ketua DPRD kabupaten Hindun menegaskan, soal data kependudukan, pihaknya memerintahkan kepada Komisi A untuk mengagendakan rapat kerja dengan dinas terkait. Hal ini bertujuan agar validitas dan akurasi mengenai data kependudukan di Kabupaten Pekalongan bisa jelas.
"Persoalan ini penting untuk mengetahui jumlah penduduk secara pasti. Sebagai penyelenggara pemilu, kami harapkan profesional," imbuhnya.(yon)
