 |
| IMAM/EKSPRES |
Dalam aksinya, massa yang menamakan dirinya Aliansi Kebumen Peduli Kendeng itu membentangkan spanduk bendera dan keranda mayat bertuliskan “Kado untuk penjilat”. Selain itu terdapat pula spanduk bertuliskan “Kami Bukan Pelacur”.
Dalam orasinya Koordinator Lapangan (Korlap) Syaipul Anas dari Migrant Care mendesak tak memberi ijin beroperasinya PT Semen Indonesia di Rembang. Bila pemerintah tetap mengijinkan, daerah-daerah lainnya yang terdapat Kawasan Benteng Karst yang menghasilkan batu gamping pun terancam.
Di saat yang sama, Anas juga mempertanyakan kinerja DPRD Kebumen yang sudah membentuk tim khusus untuk menangani persoalan dan polemik semen Gombong. Mengingat sampai saat ini warga belum mengetahui hasilnya. "Apa kajiannya apa dan bagaimana keputusannya belum ada sampai saat ini,” tegasnya.
Masa juga menuntut Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mengajukan usulan mengembalikan luas KBAK Karst Gombong Selatan. "Pemkab Kebumen harus mengambil kebijakan yang pro rakyat dan bukan pro pengusaha," teriakan Syaipul saat orasi yang juga disambut dengan teriakan dari para peserta aksi.
Sementara itu, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kebumen, Agus Suroso dalam orasinya meminta bupati dan wakil bupati Kebumen mewujudkan visi dan misi yang telah disampaikan semasa kampanye. "Tidak hanya itu saja, OPD terkait juga seharusnya turut bergejolak, bukan hanya malah seolah-olah tidak tahu dengan kondisi saat ini." protes Agus di depan masa aksi.
Setelah berorasi, perwakilan massa diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kebumen Bagus Setiyawan dan Miftahul Ulum. Turut hadir pula menemui peserta aksi, anggota komisi B Ma'rifun yang membidangi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.
Miftahul Ulum berjanji akan menyampaikan petisi yang telah dibuat kepada pihak berwenang. Adapun petisi yang diserahterimakan dari korlap aksi kepada Pimpinan DPRD berisi lima tuntutan meliputi mendesak Bupati, Gubernur, dan Presiden untuk menjamin dan memastikan tidak bertindak sewenang-wenang serta mementingkan kepentingan rakyatnya.
Pemkab Kebumen juga dituntut untuk menertibkan segala bentuk penambangan galian C yang merugikan masyarakat dan merusak lingkungan. "Petisi ini akan kami sampaikan. Terimakasih kepada bapak ibu semua yang masih mempercayakan kami sebagai wakil njenengan semua. Datangnya bapak ibu semua ke gedung ini adalah merupakan penghargaan luar biasa bagi kami," kata Miftahul Ulum kepada para peserta aksi.
Unjuk rasa dan aksi damai, lanjut Miftahul Ulum, merupakan bentuk dan ekspresi kepercayaan rakyat kepada para wakilnya yang kini duduk di kursi legislatif. Usai ditemui Pimpinan dan anggota DPRD masa pun membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 11.30 WIB di bawah pengawalan ketat aparat Kepolisian Resor (Polres) Kebumen. (mam)
