Tugas khusus itu disampaikan Gubernur dalam sambutannya usai melantik Siswo laksono. Meski mengapresiasi kinerja kepemimpinan Bupati Yoyok Riyo Sudibyo dan Wabup H Soetadi SH MM, Ganjar tetap mengingatkan soal masih banyaknya permasalahan yang harus diselesaikan.
“Terima kasih untuk Pak Yoyok Riyo Sudibyo dan Pak Soetadi yang telah melaksanakan reformasi birokrasi sehingga Batang lebih maju dan terkenal. Tetapi, pekerjaan rumah juga masih banyak, komplain dari masyarakat juga tak sedikit, ini harus ditangani,” kata Ganjar.
Dia mengatakan, meski Kabupaten Batang telah keluar dari zona merah kemiskinan di Jateng, namun angkanya masih relative tinggi, yakni 12%. Upaya pendataan menurutnya sudah dilakukan, pun penangannya, antara lain melalui rehab rumah tidak layak huni (RTLH).
“Angka ini harus dientaskan bersama. Dalam satu tahun ini harapannya angka kemiskinan bisa turun 2%, sehingga tinggal 10%. Meski ini sulit, asal disengkuyung bareng insya Allah target bisa terpenuhi,” terang gubernur berambut perak itu.
Selain kemiskinan, Pj Bupati juga diminta bisa menuntaskan kerusakan prasarana jalan yang banyak dikeluhkan masyarakat. Kata Ganjar, urusan jalan nasional dan jalan provinsi biarlah menjadi tugasnya. “Tetapi khusus jalan kabupaten, tolong, bagaimanapun caranya harus diselesaikan,” pesannya.
Kecuali itu, Siswo juga diminta aktif memberdayakan PKK yang menurut Ganjar biasa mengurusi banyak hal. Juga soal kepala desa, Gubernur berpesan agar ada pembinaan untuk mereka terkait transparansi anggaran.
Menanggapi pesan pimpinannya itu, Pj Bupati menyampaikan kesiapannya untuk menunaikan amanah yang diberikan terhadap dirinya. Tentu saja, kata dia, semua itu bisa dilaksanakan melalui koordinasi dan kerjasama dengan jajaran OPD Pemkab. “Selain tugas-tugas itu, kami juga akan berkonsentrasi mempersiapkan rencana pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih, termasuk mengawal RPJMD dan RKPD, sehingga Bupati dan Wakil Bupati nantinya tinggal go,” ucapnya.
Sekda Batang, Drs H Nasikhin MH, mengatakan, pelantikan Penjabat Bupati sedikit terlambat karena menunggu keputusan pemerintah pusat terkait hasil pilkada. Karena itu, selama dua bulan dirinya ditugaskan Gubernur untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati. Penunjukan Plt dan disusul pelantikan Pj menurut dia untuk mengisi masa transisi sebelum dilantiknya bupati dan wakil bupati terpilih.
"Kalau mengacu aturan perundangan, maka pelantikan dilakukan secara serentak sesuai dengan akhir masa jabatan terakhir dari daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak kemarin. Untuk Jawa Tengah, AMJ terakhir adalah Brebes, yakni awal Desember 2017,” ujarnya didampingi Kabag Humas Setda, Triossy Juniarto. (sef)
