 |
| sudarno ahmad/ekspres |
Menurutnya, pihaknya mendukung penuh upaya bupati yang akan melarang praktik wuwuran pada penyelenggaraan Pilkades serentak di Kabupaten Kebumen. Pasalnya, praktik haram tersebut sudah membudaya di Kabupaten Kebumen. "Prinsipnya kita setuju tapi perlu kesungguhan dan komitmen semua pihak," kata Habib Nur Rohman, kepada Kebumen Ekspres, usai mengikuti rakor.
Dia berpendapat tidak mudah untuk memberantas praktik yang selama ini sudah dianggap lazim di tengah masyarakat itu. Dibutuhkan waktu dan kesabaran untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. "Dan yang terpenting adalah keteladanan dari pemimpinnya," ujarnya.
Baca juga:
(2017 ini, Ada Dua Desa di Kebumen Gelar Pilkades)
Secara terpisah, dukungan serupa juga disampaikan Presidium Komite Kajian Kebijakan Daerah (K3D) Kebumen, Hariyanto. Hariyanto berpendapat praktik wuwuran akan membuat masyarakat menjadi objek eksploitasi politik. Padahal, menurut dia, suara masyarakat dalam Pilkades adalah sakral. Dari suara masyarakat inilah akan terpilih seorang kepala desa.
"Itu artinya, suara warga masyarakat akan sangat menentukan laju perkembangan demokrasi desa. Karena itu, kesakralan suara dan hak pilih warga tidak boleh dikotori politik uang," tegas Hariyanto.
Baca juga:
(Bupati Kebumen: Jangan Ada Politik Uang Dalam Pilkades Serentak)
Tak hanya itu, politik uang juga menjadi salah satu penyebab rantai korupsi. Sebab, pemimpin yang melakukan praktik tersebut akan berorientasi pada pengembalian materi yang telah keluarkannya. Sehingga akan memicu praktik korupsi terus terjadi. "Praktik politik uang dalam kondisi kemiskinan yang masih ada di tengah masyarakat merupakan pembodohan bukan pencerahan," bebernya.
Lebih jauh, calon kepala desa memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat karena jika ia terpilih maka ia dipilih langsung oleh rakyat desa. Seorang kepala desa yang tidak legitimate, lanjut Hariyanto, maka dia akan sulit mengambil keputusan fundamental. "Kepala Desa akan mendapatkan legitimasi yang kuat apabila ditopang dengan modal politik yang kuat. Yang berbasis pada modal sosial, bukan politik uang," imbuhnya.
Dia memaparkan, ongkos transaksi ekonomi pada saat Pilkades akan sangat rendah jika seorang calon kepala desa memilki modal sosial yang kaya dan kuat. Sebaliknya, transaksi ekonomi akan sangat tinggi untuk meraih kemenangan jika calon kepala desa tidak memiliki modal sosial yang kuat sehingga menggunakan politik uang. "Kepala desa yang menang karena politik uang akan melemahkan legitimasinya. Sebaliknya Kepala Desa yang kaya modal sosial tanpa politik uang, maka akan memperkuat legitimasinya," tandasnya.
Bupati Mohammad Yahya Fuad, secara resmi menabuh genderang perang terhadap praktik wuwuran pada Pilkades serentak 2017. Deklarasi Pilkades bersih tanpa politik uang dilakukan pada rakor persiapan Pilkades Serentak di Aula Setda Kebumen, akhir pekan lalu.
Dihadapan para Camat, kepala desa, Badan Permusyawahan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat desa dari 49 desa, Mohammad Yahya Fuad menegaskan praktik wuwuran haram hukumnya. Dia juga mengingatkan, jika nantinya ada kepala desa yang terpilih dan jika terbukti wuwuran makan kepala desa tersebut langsung diberhentikan. "Ini tidak main-main, jika terbukti kita berhentikan walaupun sudah terpilih," tegas bupati.
Selain bupati, hadir pada rakor tersebut Wakil Bupati Yazid Mahfud, Plh Sekda Mahmud Fauzi, Wakapolres Kebumen yang juga Ketua Unit Pemberantasan Pungli Kompol Umi Mariati dan Asisten Sekda Sabar Irianto.
Plh Sekda Mahmud Fauzi, menambahkan sebanyak 49 desa di 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Kebumen akan menggelar Pilkades serentak. Adapun jadwal Pilkades serentak sekitar September atau Oktober tahun ini. Untuk menyukseskan Pilkades 2017, lanjut dia, Pemkab Kebumen akan memberikan bantuan dana yang bersumber dari APBD. Adapun besarannya setiap desa berbeda-beda. Yaitu untuk desa dengan jumlah penduduk dibawah 2.000 jiwa dibantu dengan anggaran sebesar Rp 15 juta. Kemudian untuk desa dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000 jiwa dibantu Rp 20 juta. Serta desa dengan jumlah penduduk diatas 3.000 jiwa dibantu dana sebesar Rp 25 juta.(ori)
