Delapan unsur pimpinan dari organisasi keagamaan hadir dalam pertemuan tersbeut. Masing-masing Ketua MUI KH Ma’ruf Amin, Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, dan Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Syaiful Bakhri. Kemudian, ada Ketua KWI Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, Ketua PGI Henriette T Hutabarat, Ketum PHDI Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Walubi Hartati Murdaya, dan Ketua MATAKIN Uung Sendana.
Sementara, Presiden didampingi Mensesneg Pratikno, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Pertemuan tertutup selama satu jam itu membahas kebhinnekaan dan solidaritas antarumat beragama. Presiden mengapresiasi solidnya hubungan antaragama di tataran tokoh.
’’Saya berterima kasih atas komitmen semua umat beragama untuk terus menjaga persatuan, persaudaraan, perdamaian, dan toleransi antarumat, kelompok, dan golongan,’’ ujar Jokowi. Juga, atas komitmen mendukung demokrasi, penegakan hukum, dan NKRI.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan, konstitusi menjamin masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan menyuarakan pendapatnya. Namun, kebebasan itu harus sesuai dengan koridor hukum dan tetap mendukung empat pilar negara. Yakni, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Jokowi tidak menampik beberapa waktu belakangan muncul gesekan antarkelompok masyarakat di sejumlah tempat. Dia meminta gesekan tersebut segara dihentikan. ’’Jangan saling menghujat, saling menjelekkan, saling fitnah, dan saling menolak, karena kita ini bersaudara,’’ lanjut Jokowi.
Dia juga meminta Kapolri dan Panglima TNI, agar tidak ragu menindak tegas berbagai ucapan dan tindakan yang mengganggu persatuan. ’’Energi kita jangan dihabiskan untuk hal-hal yang tidak produktif,’’ tambahnya.
Sementara itu, Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin menuturkan, pihaknya akan melakukan sejumlah langkah untuk menindaklanjuti komitmen tersebut. ’’Kami akan lakukan dialog kebangsaan, halaqah kebangsaan di masing-masing majelis agama dan ormas keagamaan,’’ tuturnya.
Isi dialog tersebut fokus pada persaudaraan dan kebangsaan. Sebab, kedua hal tersebut dinilai sudah mulai luntur. ’’Kelihatannya banyak generasi muda yang kurang paham terhadap masalah kebangsaan,’’ lanjut Ma’ruf. Rata-rata generasi muda tidak mengalami proses terbentuknya NKRI, sehingga acapkali tidak nyambung.
Hal senada disampaikan Ketua PGI Henriette T Hutabarat. Dia menjelaskan, pembicaraan tersebut berkutat pada goncangan-goncangan kebangsaan dan cara mengatasinya. ’’Presiden meminta pimpinan agama untuk bersama-sama menenangkan masyarakat, tidak terpengaruh provokasi yang ada,’’ terangnya.
PGI akan mengambil langkah sosialisasi kepada Umat Kristen Protestan melalui Gereja. ’’Kami akan sampaikan kepada warga gereja untuk membangun iman dan keyakinan yang berwawasan kebangsaan,’’ lanjutnya. Sebab, bagaimanapun umat Protestan merupakan bagian dari kemajemukan Indonesia. (byu)
