 |
| hendra eka/jawapos |
Kepastian 1 Ramadan 1438 H/2017 M disampaikan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin setelah memimpin sidang isbat yang berlangsung tertutup di kantor Kemenag tadi malam. Dia menjelaskan dalam sidang, ada empat titik pemantauan Kemenag yang melaporkan melihat hilal. Keempat titik itu ada di Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, dan Kepulauan Seribu.
’’Di bawah sumpah, mereka menyatakan melihat hilal,’’ jelasnya. Lukman mengakui sidang isbat berjalan cukup cepat. Tidak sampai setengah jam. Di dalam persidangan seluruh ormas Islam bersepakat awal puasa jatuh 27 Mei. Mewakili pemerintah, Lukman menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di penjuru Indonesia.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu meminta seluruh umat beragama di Indonesia, diharapkan mampu menjaga kesucian bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dinanti oleh umat Islam. ’’Bulan yang istimewa. Semoga bisa membawa kita kembali ke fitrah,’’ katanya.
Ketua MUI Abdullah Zaidi menyampaikan rasa syukur karena umat Islam di Indonesia memulai ibadah puasa dengan serempak. ’’Insyallah nanti lebaran juga serempak. Ini karunia yang luar biasa,’’ katanya.
Zaidi berharap umat Islam bisa memulai menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Dia berpesan bulan Ramadan ini menjadi momentum untuk memperbaiki ukhuwah atau persatuan. Baik itu ukhuwah umat seagama, umat antar agama, maupun hubungan dengan pemerintah.
’’Seluruh masyarakat sebaiknya menjaga ketenangan selama bulan Puasa,’’ tuturnya. Menurut dia ukhuwah perlu dijaga dan ditingkatkan supaya bisa menjadi manusia yang beriman. Dia berharap umat Islam bisa menjalani ibadah puasa dengan penuh ketentraman.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Iskan Qolba Lubis berharap aksi-aksi terorisme tidak terjadi sepanjang bulan puasa ini. ’’Jangan sampai ada pertumpahan darah. Seperti yang terjadi pada aksi teror di Kampung Melayu,’’ jelasnya. Dia berharap aparat kepolisian dan masyarakat bisa menjaga keamanan selama bulan Ramadan.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi meminta semua pihak bisa saling menerima perbedaan tersebut. Tak perlu dijadikan alasan untuk perpecahan dan berpolemik. Sebab, semua punya argumentasi yang kuat.
”Ya kita berharapkan sama. Tapi kita harus hormati perbedaan. Karena perbedaan di dalam awal puasa atau syawal itu adalah keniscahyaan, yang saya kira kita sudah punya pengalaman. Harus arif,” tuturnya ditemui di Kantor MUI, kemarin (26/5).
Di sisi lain, Zainut turut menghimbau kelompok masyarakat agar menghindari tindakan kekerasan seperti main hakim sendiri, penyisiran (sweeping) dan pelanggaran hukum lainnya selama ramadan. MUI menggiring upaya sweeping tempat hiburan malam, praktik prostitusi, dan peredaran minuman keras tersebut diserahkan pada aparat penegak hukum.
”Tindakan sweeping tidak dibenarkan. Baiknya diserahkan saja pada pihak kepolisian. Laporkan,” ujarnya.
Dia lebih mendorong masyarakat untuk fokus beribadah di bulan penuh berkah ini. Yakni dengan cara memperbanyak amalan shaleh. ”Kami menyerukan pada umat islam agar memasuki bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Serta senantiasa mengharap ridha Allah SWT dalam suasana hati yang sejuk, tenang dan damai,” ungkapnya.
Wasekjen MUI Amirsyah Tambunan menambahkan, tahun ini pihaknya akan kembali melakukan pemantauan terhadap berbagai siaran media massa atas konten-konten yang disiarkan. Diharapkan, media massa tak menyiarkan tayangan bersifat pornografi, pornoaksi, bermuatan ramalan, kekerasan, lawakan berlebihan, cara berpakaian yang tidak sesuai dengan al-akhlaq al-karimah.
”Ini sebagai salah satu bentuk tanggungjawab ulama dalam mengawal dan menjaga akhlak bangsa,” tegasnya.
Pengawasan akan dilakukan dua tahap. Tahap pertama, dioptimalkan pada 10 hari pertama Ramadan. Sementara, tahap kedua pada 20 hari selanjutnya yang kemudian diumumkan usai Idul Fitri. ”Kita gandeng KPI untuk pengawasan ini,” ujarnya.
Sementara itu Kemenag sedang menginisiasi penyeragaman kalender hijriah internasional. Sehingga tidak perlu lagi ada perbedaan dan polemik dalam penentuan awal puasa atau lebaran.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menuturkan kalender hijriah Internasional itu bukan hanya kebutuhan Indonesia saja. Tapi, juga kebutuhan masyarakat dunia sekarang. Lantaran, masyarakat dunia sudah di era global yang kadang tidak dibatasi wilayah negara.
"Sehingga ini sudah menjadi kebutuhan yang semakin mendesak perlu adanya kalender hijriah yang disepakati dunia internasional," ujar Lukman di kantor Wapres kemarin (26/5).
Dia sangat amat optimistis ide penyatuan kalender hijriah internasional itu bisa terealisasi. Lantaran sudah menjadi kehendak dari banyak kalangan.
"Bukan hanya kerinduan tapi kebutuhan agar kalender hijriah ini bisa satu dan disepakati secara internasional," tegas dia. Karena kalender hijriah itu juga tempat kita mengawali ibadah-ibadah tertentu. "Seperti puasa, idul fitri, dan haji," ujar dia.
Guna merealisasi dari rencana itu, Kemenag akan menggelar seminar internasional untuk menyatukan persepasi menyangkut kebutuhan kalender tersebut. Direncanakan seminar itu pada Juli. "Kita recanakan mungkin nanti setelah idul fitri," kata Lukman. (wan/mia/jun)
