Darori meminta keduanya harusislah secepatnya, demi pembangunan Kabupaten Kebumen. Apalagi saat ini Kebumen bukan hanya dikenal sebagai daerah termiskin, tetapi juga sudah dikenal sebagai daerah terkorup.
“Permasalahan ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Ini harus diselesaikan secepatnya,” ujar Darori usai acara empat pilar berbangsa dan bernegara di SMP Negeri 3 Kebumen, Rabu (24/5/2017).
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra ini, mengaku mengetahui perkembangan memburuknya hubungan antara bupati dengan jajaran legislatif melalui pemberitaan. Selain itu juga adanya laporan dari sejumlah masyarakat.
“Keduanya (DPRD dan Bupati) itu saling membutuhkan. Tidak baik kalau saling menjatuhkan seperti ini. Bupati butuh DPRD, sebaliknya DPRD juga butuh bupati,” kata Darori Wonodipuro.
Darori juga meminta, baik legislatif maupun eksekutif bekerja profesional dan saling menghargai. Dia juga menyesalkan sikap bupati yang secara sepihak menolak raperda tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Padahal raperda tersebut merupakan usulan dari bupati sendiri.
“Ini kan aneh, bupati sendiri yang mengajukan tapi bupati juga yang menolak,” tegas Darori.
Mestinya, lanjut Darori, sebelum diajukan ke DPRD materi raperda diekspose dulu di hadapan bupati oleh institusi terkait. “Setelah clear baru diajukan ke DP RD. Jangan seperti ini, sudah diajukan sendiri kok malah ditolak sendiri,” sindirnya.
DPRD juga diminta tidak seperti balas dendam, dengan menolak tiga raperda yang disampaikan oleh Bupati Mohammad Yahya Fuad. “Ini kok perda belum dibaca sudah langsung menolak. Ini berarti ada sesuatu yang perlu dimediasi supayatidak berlarut-larut” sindirnya lagi.
Darori sekali lagi mendesak, pihak DPRD dan Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad, segera islah secepatnya. “Apalagi Kebumen kurang kondusif situasinya,ini jangan menambah kisruh. Kalau seperti ini yang jadi korban pembangunan Kebumen. Bisa nggak berjalan kalau kaya begini terus,” tandasnya.
Untuk diketahui, hubungan Bupati Mohammad Yahya Fuad dengan DPRD menghangat sejak bupati secara sepihak menolak raperda tentang penyelenggaraan kepariwisataan beberapa waktu lalu. Alasan bupati menolak raperda tersebut karena adanya usaha karaoke masih dimasukan ke dalam raperda. Padahal, mayoritas fraksi diDPRD Kebumen sudah menyetujui raperda dimaksud.
Hanya dua fraksi yang menolak, yaitu Fraksi PKB dan Fraksi Keadilan Nurani. Sebagai ‘balasannya’, DPRD kemudian menolak tiga raperda yang disampaikanBupati Mohammad Yahya Fuad, pada rapat paripurna DPRD 19 Mei lalu. Namun DPRD menolak disebut balas dendam. Penolakan dikarenakan bupati dianggap mengabaikan mekanismepengajuan sebuah Raperda dan langsung “potong kompas” menyerahkan begitu saja draf raperda melalui forum rapat paripurna.
Tiga raperda yang dimaksud adalah raperda tentang pengelolaan pasar daerah, raperda tentang retribusi pelayanan pasar serta raperda tentang penataan dan pemberdayaanpedagang kaki lima. (ori)
