"Selama Bupati mematuhi mekanisme dan aturan hukum tentu semua fraksi di DPRD akan mendukung," ujar anggota DPRD yang masuk anggota Bapem Perda tersebut
Ia juga membantah anggapan sejumlah pihak yang menyebut hubungan Bupati memburuk dengan DPRD sejak Bupati secara sepihak menolak Raperda tentang Penyelenggaraan epariwisataan beberapa waktu lalu. "Itu tidak benar. Anggapan bahwa fraksi pengusung selain PKB sudah tidak loyal juga sama sekali tidak benar," sanggahnya.
Di sisi lain, Wijil malah mempertanyakan pernyataan dari koleganya, Muhsinun yang menyebut Bupati tak menyalahi aturan dalam tahapan raperda yang ditolak pada Jumat lalu itu.
"Oknum fraksi PKB yang selalu berkoar dibelakang, harusnya bisa memahami mekanisme dan tata urutan dalam proses pengajuan dan pembahasan Raperda," katanya
"Jangan asal komentar di media tanpa memahami alur dan mekanismenya. Jika hal seperti ini diteruskan maka bisa membuat jalannya pemerintahan di Kabupaten Kebumen tidak kondusif karena selalu menimbulkan prasangka dan gejolak. Kecuali PKB memang mempunyai hidden agenda yang sedang dimainkan. Itu hak PKB dan kita siap meladeninya,
" tegas Wijil.
Seperti diberitakan, hubungan eksekutif dan legislatif Pemkab Kebumen memanas akhir-akhir ini. Menariknya, kegaduhan tersebut terjadi diantara koalisi partai politik yang mendukung Bupati-wakil Bupati, M Yahya Fuad-Yazid Mahfudz (Fuad-Yazid) pada Pilkada lalu.
Indikasi "pecah kongsi" partai koalisi Fuad Yazid terlihat setidaknya setelah adanya penolakan Bupati Kebumen menandatangani Raperda Penyelenggaraan Pariwisata yang memicu kegusaran para anggota dewan.
Baca juga;
(Hubungan DPRD Kebumen-Bupati Memanas, Apa Sebenarnya yang Terjadi?)
Sebagai "balasannya," DPRD kemudian menolak mentah-mentah tiga raperda yang diajukan eksekutif pada rapat paripurna. Tiga raperda yang ditolak pada rapat paripurna, Jumat (19/5) lalu yakni Raperda tentang Pengelolaan Pasar Daerah, Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Raperda tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
Penolakan itu datang dari Gerindra, PAN yang merupakan partai pendukung Fuad Yazid pada Pilkada lalu. Menariknya, PKB kemudian "tampil sendirian" di depan publik dan membela Bupati. Melalui Muhsinun, PKB membantah tudingan Potong Kompas oleh Bupati dalam tahapan tiga raperda tersebut.
"Etika partai koalisi pemerintah, seharusnya dibangun dalam bingkai kesepahaman menuju cita-cita dan visi misi bersama. Koalisi partai pengusung bukan berarti mendukung apapun kebijakan Bupati. Loyalitas membabi buta justru dapat menjerumuskan Bupati itu sendiri," ujar kolega Wijil, Marifun Arif.(mam/cah)
