 |
| sudarno ahmad/ekspres |
Hal itu terungkap pada rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016. Rapat paripurna itu diselenggarakan di Ruang Paripurna DPRD, Senin (5/6/2017).
"Bila tahun sebelumnya kita berhasil meraih opini WTP yang merupakan opini tertinggi yang diberikan BPK terhadap pemeriksaan keuangan pemerintah. Tahun ini kita hanya memperoleh opini WDP," kata Bupati Kebumen, Mohammad Yahya Fuad, saat menyampaikan pengantar draft raperda dimaksud.
Penyebabnya, lanjut bupati, dalam laporan hasil pemeriksaan BPK masih terdapat catatan kelemahan sistem pengendalian intern. Yang menyangkut kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD (Pokir). Selain juga adanya catatan temuan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Hal ini menjadi perhatian kita bersama agar tahun berikutnya lebih meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan lebih baik lagi untuk dapat meraih kembali opini WTP," ujar bupati.
Sementara itu, pada APBD 2016 lalu realisasi pendapatan daerah hanya sebesar 93,78 persen dari target. Realisasi pendapatan tahun lalu sebesar Rp 2.606.209.824.034. Meski tidak memenuhi target, namun pendapatan daerah tahun 2016 lebih tinggi 12,04 persen dari tahun 2015. Pada 2015 realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 2.326.188.256.641.
Tak hanya pendapatan yang tidak mencapai target, target belanja daerah jauh lebih rendah. Belanja daerah tahun lalu dari anggaran sebesar Rp 2.614.927.866.000, terealisasi sebesar Rp 2.283.531.796.631 atau 87,33 persen. Realisasi belanja tahun 2016 juga lebih tinggi dari tahun 2015 sebesar Rp 2.033.106.110.204,68 atau naik 12.32 persen.
Selain bupati, rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Agung Prabowo, dihadiri oleh Komandan Kodim 0709 Kebumen Letkol Kav Suep, Kepala Kejari Kebumen, Erry Pudyanto Marwantoro. Serta pimpinan OPD di jajaran Pemkab Kebumen.(ori)
