Meski demikian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kebumen menjanjikan jalur alternatif lebaran bisa digunakan pada lebaran nanti.
“Memang kondisinya tidak mantap (bagus-red) tapi intinya secara prinsip bisa layak digunakan, karena untuk perbaikan permanen baru akan dilakukan setelah lebaran,” ujar Kepala Bidang Binar Marga DPUPR Kabupaten Kebumen Ir Misrodin kepada awak media di Gedung Press Centre Kebumen, Kamis (8/6).
Jumpa pers juga menghadirkan narasumber Kasie Pengendalian dan pengawasan Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kebumen, Yunianto Nugroho dengan moderator
Kabag Humas Sukamto.
Misrodin menuturkan, perbaikan jalan sudah dilakukan tim Unit Reaksi Cepat (URC) Bina Marga di sejumlah jalur alternatif mudik. Terutama jalur penghubung jalan kabupaten menuju jalan nasional.
Seperti yang dilakukan di ruas Buayan - Jladri. Perbaikan dilakukan dengan sistemtambal sulam menggunakan hotmix di titik-titik jalan yang mengalami kerusakan. Pola serupa juga dilakukan di ruas Guyangan - Petanahan.
Pantauan Ekspres di lapangan, sejumlah alat berat terlihat membongkar titik jalan yang rusak parah. Tim URC kemudian menambal jalan itu menggunakan aspal hotmix.
“Insya Allah, H-7 perbaikan sudah selesai dan bisa digunakan,” imbuh Misrodin.
Hanya saja, Misrodin mengakui tidak semua jalur alternatif mendapat penanganan serupa. Dia mencontohkan ruas Kambalan-Ambal yang rencananya hanya akan dilakukan pengurugan menggunakan material sirtu. Meski, ruas jalan tersebut cukup vital dan kondisi sekarang cukup rusak parah.
Misrodin mengakui dengan sistem pengurugan memang berpotensi membuat jalur tersebut kembali cepat rusak. Apalagi jika dilewati kendaraan dengan tonase berlebih.
Faktor cuaca seperti hujan lebat juga ikut berpengaruh. “Jalur Kambalan-Ambal cepat rusak karena saat ini menjadi jalur truk-truk yang membawa supply material
tanah menuju proyek JJLS,” ucap dia.
Ditegaskannya, Pemkab Kebumen sebenarnya sudah berupaya secara maksimal menangani kerusakan jalan agar dapat dilalui dengan aman dan nyaman. Hanya saja minimnya anggaran yang tidak sebanding dengan volume kerusakan jalan membuat perbaikan jalan belum dapat berjalan optimal.
Apalagi ada sejumlah proyek yang belum bisa dilaksanakan karena terbentur aturan atau masih dalam proses lelang. (has)
