 |
| AGUS SULISTIYANTO/RADAR KUDUS |
Dalam acara itu, Musthofa yang juga bupati Kudus ini meminta pilkada yang akan datang berjalan dengan baik. Apalagi saat ini mesin semua partai mulai dipanasi. Dia mengatakan, sengaja mengundang semua pimpinan partai politik untuk hahalbihalal. ”Pimpinan partai yang hadir inilah yang akan menentukan pemimpin Kudus nanti,” katanya kemarin.
PDIP, kata dia, merupakan partai terbuka. Siapapun boleh mendaftar, tentunya mekanisme partai harus segera dipenuhi. Jangan sampai mendaftar namun syarat-syaratnya belum terpenuhi.
Dia juga menyinggung permasalahan internal, kemungkinan merujuk terkait keputusan rapat internal DPC yang mengusung Ketua DPRD Kudus Masan sebagai cabup. Namun ada kader yang mengusung Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Sumiyatun.
Dengan tegas Musthofa mengatakan, jika rekomendasi partai sudah turun, pihaknya tidak ingin ada kader yang bermain. Rekomendasi yang turun harus didukung dan harus tegak lurus. Sebab, berdasarkan pengalamannya selama mengikuti pilkada, selalu ada yang memainkan. Tidak solid, padahal rekomendasi sudah jelas.
”Ketika dimasa saya sekarang ini masih ada yang main-main (kader tidak solid, Red) setelah rekom turun, maka saya sendiri yang akan melakukan eksekusi. Karena saya mengalami sendiri, dua kali rekom, selalu ada yang main-main,” tegasnya.
Selain kader dan pimpinan partai politik, pemandangan cukup menarik karena hadirnya dua kepala dinas. Yakni Kepala Dinas PKPLH Sumiyatun dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sam’ani Intakoris.
Sumiyatun sejak awal memang sudah jelas ingin maju lewat PDIP. Yang unik Sam’ani Intakoris, ternyata juga mengindikasikan ingin maju dalam pilkada lewat PDIP. ”Pilkada nanti, tentu kami berharap akan lahir pemimpin yang lebih baik,” harap Musthofa.
Melihat aturan yang ada, jika keduanya ingin mendaftar ke PDIP saat pembukaan pendaftaran bakal calon bupati di partai politik, maka keduanya harus mundur dari PNS. Karena dengan mendaftar sebagai calon bupati, maka secara otomatis PNS terlibat dalam politik, secara aturan PNS tidak diperbolehkan terlibat dalam politik.
Sementara itu, PPP mengindikasikan mengusung Umar Ali sebagai calon bupati. Indikasi tersebut terlihat jelas dalam keterangan di website milik DPD PPP Jawa Tengah. Dalam link http://dpwpppjateng.or.id/safari-silaturahmi-idul-fitri-dpw-ppp-jateng-jilid-1/ dengan jelas menyebut jika Umar Ali merupakan calon yang akan diusung dari PPP. Walaupun saat ini sebenarnya PPP masih dalam tahap pendaftaran calon.
Salah satu indikasi kuat, sejumlah pimpinan DPW PPP mampir ke kediaman Umar Ali setelah dari Rembang. Rombongan itu antara lain Ketua DPW Masruhan Samsurie, lalu pengurus PPP lainnya, seperti Abdul Aziz, M. Syahir, Nur Khasanah, Djoko Nurhadi, Syaiful Hakim dan Sekretaris DPW Abdul Syukur, serta Ketua DPC PPP Kudus Ulwan Hakim.
Kunjungan itu ditulis dalam website dan terdapat tulisan: Setelah seharian berputar-putar di Rembang, rombongan akhirnya pulang ke Semarang. Tapi sebelumnya rombongan sowan juga ke Kudus, yaitu ke kediaman tokoh masyarakat H. Umar Ali. Beliau adalah bakal calon bupati yang akan diusung oleh PPP.
Umar mengatakan, memang sejumlah pengurus DPW PPP mampir ke kediamannya setelah dari Kabupaten Rembang. Untuk saat ini, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan berbagai partai politik. Karena untuk maju memang dibutuhkan sembilan kursi, sehingga harus melakukan komunikasi dengan semua parpol. (lis/lil)
