 |
| Rektor Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, Prof Dr H Sumaryoto |
"Saya berpikir simple saja. Walaupun Saya orang Gombong, orang Kebumen saya harus berpikir jernih, proporsional dan seobyektif mungkin. Kalau teman-teman mewacanakan isu pemekaran itu mestinya harus dilihat antara data dan fakta. Jadi alasannya harus jelas sebelum menjustifikasi gagasan tersebut ke langkah selanjutnya," ujar Tokoh Pendidikan nasional yang kelahiran Desa Banyumudal Kecamatan Buayan itu, saat dihubungi Kebumen Ekspres, akhir pekan lalu.
Faktanya, kata Sumaryoto, kondisi keuangan Kabupaten Kebumen termasuk daerah miskin. Banyak alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang saat ini lebih banyak terserap untuk menutup kebutuhan rutin pegawai. Sementara, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kebumen juga rendah. Begitupun di tingkat regional Jawa Tengah bahkan nasional yang postur anggarannya saat ini bermasalah bahkan harus berhutang ke luar negeri.
"Artinya, kalau membentuk pemerintahan baru, costnya (biayanya) akan sangat tinggi. Sementara, benefitnya (keuntungan dari pemekaran wilayah) tidak bisa diprediksi. Jadi kalau alasannya tidak terlalu kuat, untuk apa memisahkan diri?" kata akademisi yang memang pakar di bidang ekonomi tersebut.
Dengan demikian, kata Profesor Sumaryoto, tak ada jaminan pemekaran wilayah menjadi solusi mengatasi kesenjangan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Kebumen. Malah, Sumaryoto lebih mendorong pihak-pihak yang mewacanakan pemekaran berikut masyarakat Kebumen pada umumnya, supaya memberi masukan kepada jajaran pemerintah Kabupaten Kebumen. Baik Bupati dan jajarannya, termasuk DPRD Kebumen.
Baca juga:
(Soal Wacana Pemisahan Diri Gombong, Bupati Kebumen Diminta Proaktif)
"Sebagai warga masyarakat, kan boleh saja memberi koreksi kepada pemerintah. Kalau memang untuk perbaikan kan boleh-boleh saja," ujarnya.
Menurutnya, itu jauh lebih produktif, dalam rangka membantu pemerintah meningkatkan kinerja aparatur Pemkab Kebumen. "Yang terpenting sekarang adalah pemberdayaan aparatur yang ada. Bagaimana agar mereka bisa lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat,"ujarnya.
Di saat yang sama, Profesor Sumaryoto menyarankan kepada Bupati Kebumen dan jajarannya untuk dapat terbuka menyikapi masukan dan kritik dari warga masyarakat. Jadi, tidak diam dan menutup diri terhadap isu-isu semacam ini dalam rangka menuju pembangunan masyarakat yang lebih baik.
 |
| Profesor Sumaryoto bersama Bupati Kebumen, HM Yahya Fuad |
"Pemkab maupun DRPD harus peka terhadap isu-isu semacam ini. Mereka juga harus konsisten dalam mewujudkan pembangunan seperti pernah disampaikan saat kampanye dulu. Jangan malah diam. Gak boleh begitu. Masyarakat yang mengkritik harus ditanggapi. Saya yakin, kalau Pemerintah terbuka dan jujur, masyarakat akan bisa menerima. "
"Jadi landasannya keterbukaan dan kejujuran. Kalau (pemerintah) jujur gak masalah. Baru kalau menyimpan sesuatu, nah itu baru..."
"Seorang pemimpin itu jangan hanya berpikir jangka pendek. Pemimpin daerah seharusnya bisa meneruskan yang baik dan memperbaiki yang kurang baik, jadi ada kesinambungan," kata Sumaryoto.
Di sisi lain, Sumaryoto mengatakan, warga Kebumen di perantauan sangat siap bila diminta sumbang sarannya terkait pembangunan di Kebumen. "Sumbangan itu kan bukan sekedar materi. Sumbang saran juga bisa yang nantinya bisa didiskusikan bersama menghasilkan produk-produk pemikiran yang menyejahterakan bersama. Intinya ada komunikasi," ujarnya.
Seperti diberitakan, tokoh Kebumen barat Sutiman Raharjo melontarkan gagasan pembentukan Gombong sebagai wilayah pemerintahan sendiri. Yakni sebagai Pemkot yang dipimpin seorang walikota. Sutiman berargumentasi, pemekaran wilayah ini perlu dilakukan untuk mempercepat pembangunan di Kebumen yang saat ini dinilai stagnan.
Wacana tersebut juga didukung oleh Sarijan SH MBA, tokoh Kebumen Barat lainnya. Menurut Sarijan, Kebumen sebenarnya memiliki potensi dan sumberdaya melimpah. Namun hingga saat ini, pembangunan di Kebumen masih terlihat stagnan. (cah)
