 |
| ISWARA BAGUS NOVIANTO/RADAR SOLO |
“Zaman sekarang lebih memilih di depan smartphone daripada memperhatikan nasib keris,” tandas Jokowi di sela peresmian Museum Keris.
Ikut mendampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Wali Kota Surakarta F.X Hadi Rudyatmo dan Wakil Wali Kota Surakarta, Achmad Purnomo.
“Saya berkunjung ke Turki dan dipameri Presiden Recep (Recep Tayyip Erdogan, Red) koleksi kerisnya yang berasal dari negara kita. Terus saya berkunjung ke Rusia juga dipameri koleksi keris Presiden Putin (Vlademir Putin, Red) dari negara kita yang disimpan secara rapi diruang khusus,” urai Jokowi.
Kenapa para pemimpin negara lain mengoleksi keris? Jokowi menuturkan, karena keris itu memiliki filosofi-filosofi yang membuat pemimpin dunia kagum. “Jadi sudah seharusnya dan sudah sepantasnya, kita sebagai negara pemilik salah satu benda pusaka warisan leluhur ini harus menjaga dan melestarikan budaya bangsa,” pesannya.
Presiden Jokowi pun tak ketinggalan mengoleksi keris. Dan sebagian akan dihibahkan ke Museum Keris.
“Kalau lihat (keris, Red), saya suka, saya senang karena indah dan memiliki filosofi tinggi. Langsung saya ambil. Nanti akan saya hibahkan dan salah satunya pemberian Perdana Menteri Belanda. Saya hibahkan agar lebih dirawat lagi, karena banyak (koleksi keris, Red) dan saya tidak sanggup merawat sendiri,” papar presiden.
Dia berharap, dengan hadirnya Museum Keris bisa menjadi lokasi bagi generasi muda mempelajari filosofi keris. “Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah terlibat sebagai inisiator pembangunan. Terima kasih telah mewujudkan mimpi saya yang belum terwujud ketika masih menjabat sebagai wali kota Surakarta,” terang Jokowi.
Mendapat hibah keris dari Jokowi, Wali Kota Rydu sangat mengapresiasinya. “Tentu kita rawat dengan baik. Apalagi ini pemberian langsung milik pribadi Pak Presiden,” ungkapnya.
Sekadar informasi, di Museum Keris tersimpan sekitar 409 bilah keris dan 348 buah tosan aji yang didomonasi hibah dari masyarakat.
Bijak memanfaatkan internet juga disampaikan presiden pada pembukaan kongres internasional ke-10 Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) di Hotel Best Western Solo Baru, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
Mudahnya mengakses informasi mampu mengubah lanskap di berbagai bidang. Dicontohkan Jokowi, pada bidang bisnis konvensional beralih ke toko online maupun media sosial. Tidak hanya di Indonesia, serupa terjadi di negara lain.
”Banyak mal dan toko tutup karena peralihan ke toko online. Pengaruh perkembangan teknologi informasi ini yang harus diantisipasi oleh ilmuwan sosial. Bagaimana menyikapi perkembangan yang tidak mungkin dihindari tersebut,” urainya. Selanjutnya, pemerintah akan menyiapkan kerangka kebijakan guna mengantisipasi perubahan tersebut agar tidak sampai membawa dampak negatif kepada masyarakat.
Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Ravik Karsidi menambahkan, kongres ke-10 HIPIIS dihadiri 400 ilmuan dalam dan luar negeri. Mereka ahli di bidang bisnis, ekonomi serta sosial.
“Membahas antisipasi pengaruh teknologi informasi khususnya media sosial agar jangan sampai mengikis Pancasila dari generasi muda. Ada perwakilan ilmuan dari Amerika, Jepang dan Turki,” ujar Ravik.
Di sisi lain, saat membuka International Symposium Constitutional Courts As The Guardian of Ideology And Democracy In A Pluralistic Society di auditorium UNS< Jokowi percaya bahwa demokrasi dialogis menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan persoalan bangsa.
“Saya pernah menjadi wali kota Solo. Sebuah kota yang menurut saya cerminan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Pengalaman mengelola kota ini mengajarkan pada saya bahwa demokrasi dialogis dan prinsip-prinsip konstitusionalisme menjadi cara terbaik mengelola keragaman,” ujar Jokowi di hadapan 20 delegasi negara sahabat.
Di Solo pula, lanjut presiden, pengalaman mengelola konflik baik internal maupun eksternal diperolehnya. Sebagai sebuah miniatur, saat memimpin Kota Bengawan juga tidak lepas dari perbedaan pendapat, serta beragam keinginan masyarakat yang majemuk.
“Dari pengalaman itu kita melihat pentingnya Pancasila sebagai perekat persatuan dan ideologi bangsa. Kemajemukan itu bukan penghalang. Sebagai negara majemuk, Indonesia punya pengalaman panjang mengelola keberagaman dan perbedaan,” terang dia.
Jokowi menilai keberagaman di negara ini dapat dikembangkan dengan berbagai cara. Asalkan semuanya berpegang pada konstitusi yang memberikan kepastian adanya penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak-hak asasi warga negara Indoneisa.
“Tidak ada warga negara kelas satu atau dua dalam negara konstitusi. Yang ada adalah warga negara Indonesia. Konstitusi menjaga agar tidak ada satu pun kelompok yang secara sepihak memaksakan kehendaknya tanpa menghormati hak warga negara lain,” papar presiden.(*)
