JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan kembali melaksanakan lelang dini. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, lelang dini memberikan pengaruh yang cukup baik dalam penyerapan anggaran. Menurutnya, penyerapan anggaran dengan adanya lelang dini lebih tinggi dari pada saat tidak ada lelang dini.
”Progress-nya lebih tinggi. Plus 5 persen dari waktu tidak ada lelang dini,” kata Basuki kepada wartawan saat ditemui di Gedung DPR kemairn (7/9).
Lelang dini untuk anggaran 2018 rencananya akan mulai dilakukan pada Oktober. Menurut Basuki, lelang dini akan dilakukan secara bertahap. Ada sekitar 5.000-an paket yang akan dilelang. ”Rencana lelang dini ini masih akan didiskusikan dengan Komisi V DPR pada 13-14 September mendatang. Mudah-mudahan siap dilelang dini. Sejauh ini, rencananya masih tetap Oktober,” terang Basuki.
Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto memerinci, lelang dini yang akan dilakukan Ditjen Bina Marga akan terbagi ke dalam lima tahap dari Oktober hingga Februari. Ada 2.816 paket lelang dengan nilai total Rp 24,6 triliun yang akan dilelang dini. ”Tahap pertama akan lelang 1.765 paket, tahap dua 783 paket, tahap tiga 271 paket, tahap empat 51 paket, dan tahap lima 46 paket,” jelas Arie.
Untuk efektivitas dan efisiensi anggaran 2018, Basuki juga mengambil langkah menghentikan proyek-proyek di tahun anggaran 2017 yang hingga sekarang belum juga masuk tahap lelang. Anggaran yang rencananya akan digunakan untuk proyek tersebut kemudian dialihkan ke proyek lainnya.
”Revisi terakhir kan Oktober. Sekarang ini sedang proses. Kita lihat mana proyek yang (progress-nya) cepat. Nanti akan kita tambahi uang buat mengurangi beban 2018,” terang Basuki.
Menurut Basuki, hingga saat ini, masih ada beberapa proyek yang belum masuk tahap lelang. Nilainya hampir Rp 2 miliar. ”Di Bina Marga nilainya hampir Rp 900 miliar, di SDA Rp 550 miliar, di Cipta Karya tidak sampai Rp 500 miliar. Ya, paling banyak Rp 2 miliar,” ungkap dia.
Untuk anggaran 2018, kata Basuki, ada beberapa program yang menjadi prioritas. Di sektor Sumber Daya Air, Kementerian PUPR akn membangun sarana dan prasarana pengelolaan air baku, pembangun sarana dan prasarana pengendali banjir, pembangunan sarana dan prasarana pengamanan pantai, pembangunan bendungan, pembangunan embung, pembangunan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan irigasi kecil, dan pengaliran lumpur ke Kali Porong.
”Di sektor jalan, kami akan membangun 865 kilometer jalan baru, 25 kilometer jalan tol, preservasi jalan, pembangunan dan preservasi jembatan, serta pembangunan flyover/underpass/terowongan,” jelas Basuki.
Di bidang perumahan, Kementerian PUPR juga sedang menyiapkan pembangunan kawasan 13.405 unit rumah susun, 27.500 unit PSU perumahan, 180.000 unit rumah swadaya, dan 3.800 unit rumah khusus. DI sektor Cipta Karya, Kementerian PUPR akan membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pelayanan sistem persampahan, pengolahan air limbah, infrastruktur permukiman kumuh perkotaan, dan infrastruktur permukiman pedesaaan, perbatasan, dan rawan bencana.
Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran Kementerian/Lembaga 2018 sebesar Rp 106,9 triliun. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa anggaran tersebut menjadi anggaran kementerian/lembaga 2018 yang paling besar.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk pada empat sektor. Yakni peningkatan konektivitas sebesar Rp 41,3 triliun, ketahanan pangan dan air Rp 37,3 triliun, permukiman Rp 15,9 triliun, serta perumahan Rp 9,6 triliun. (and)
”Progress-nya lebih tinggi. Plus 5 persen dari waktu tidak ada lelang dini,” kata Basuki kepada wartawan saat ditemui di Gedung DPR kemairn (7/9).
Lelang dini untuk anggaran 2018 rencananya akan mulai dilakukan pada Oktober. Menurut Basuki, lelang dini akan dilakukan secara bertahap. Ada sekitar 5.000-an paket yang akan dilelang. ”Rencana lelang dini ini masih akan didiskusikan dengan Komisi V DPR pada 13-14 September mendatang. Mudah-mudahan siap dilelang dini. Sejauh ini, rencananya masih tetap Oktober,” terang Basuki.
Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto memerinci, lelang dini yang akan dilakukan Ditjen Bina Marga akan terbagi ke dalam lima tahap dari Oktober hingga Februari. Ada 2.816 paket lelang dengan nilai total Rp 24,6 triliun yang akan dilelang dini. ”Tahap pertama akan lelang 1.765 paket, tahap dua 783 paket, tahap tiga 271 paket, tahap empat 51 paket, dan tahap lima 46 paket,” jelas Arie.
Untuk efektivitas dan efisiensi anggaran 2018, Basuki juga mengambil langkah menghentikan proyek-proyek di tahun anggaran 2017 yang hingga sekarang belum juga masuk tahap lelang. Anggaran yang rencananya akan digunakan untuk proyek tersebut kemudian dialihkan ke proyek lainnya.
”Revisi terakhir kan Oktober. Sekarang ini sedang proses. Kita lihat mana proyek yang (progress-nya) cepat. Nanti akan kita tambahi uang buat mengurangi beban 2018,” terang Basuki.
Menurut Basuki, hingga saat ini, masih ada beberapa proyek yang belum masuk tahap lelang. Nilainya hampir Rp 2 miliar. ”Di Bina Marga nilainya hampir Rp 900 miliar, di SDA Rp 550 miliar, di Cipta Karya tidak sampai Rp 500 miliar. Ya, paling banyak Rp 2 miliar,” ungkap dia.
Untuk anggaran 2018, kata Basuki, ada beberapa program yang menjadi prioritas. Di sektor Sumber Daya Air, Kementerian PUPR akn membangun sarana dan prasarana pengelolaan air baku, pembangun sarana dan prasarana pengendali banjir, pembangunan sarana dan prasarana pengamanan pantai, pembangunan bendungan, pembangunan embung, pembangunan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan irigasi kecil, dan pengaliran lumpur ke Kali Porong.
”Di sektor jalan, kami akan membangun 865 kilometer jalan baru, 25 kilometer jalan tol, preservasi jalan, pembangunan dan preservasi jembatan, serta pembangunan flyover/underpass/terowongan,” jelas Basuki.
Di bidang perumahan, Kementerian PUPR juga sedang menyiapkan pembangunan kawasan 13.405 unit rumah susun, 27.500 unit PSU perumahan, 180.000 unit rumah swadaya, dan 3.800 unit rumah khusus. DI sektor Cipta Karya, Kementerian PUPR akan membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pelayanan sistem persampahan, pengolahan air limbah, infrastruktur permukiman kumuh perkotaan, dan infrastruktur permukiman pedesaaan, perbatasan, dan rawan bencana.
Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran Kementerian/Lembaga 2018 sebesar Rp 106,9 triliun. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa anggaran tersebut menjadi anggaran kementerian/lembaga 2018 yang paling besar.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk pada empat sektor. Yakni peningkatan konektivitas sebesar Rp 41,3 triliun, ketahanan pangan dan air Rp 37,3 triliun, permukiman Rp 15,9 triliun, serta perumahan Rp 9,6 triliun. (and)