Anggota ORI Laode Ida mengungkapkan banyak peserta yang melaporkan mereka kelelehan menunggu waktu ujian. Semestinya jadwal ujian pagi hari, tapi baru mendapatkan giliran sore hari. Bahkan, ada peserta yang menunggu giliran ujian berbasis komputer itu sampai malam hari.
”Tentu kondisi itu tidak fair. Secara psikologis jelas berbeda peserta yang sesuai jadwal dan yang menunggu lama. Mereka kelelahan dan kelaparan,” ujar Laode, kemarin (13/9).
Salah satu laporan menyebutkan peserta yang mengikuti tes di Hotel MG Setos Semarang, Jawa Tengah seharunya tes pada Senin (11/9). Tapi, karena ada masalah pada komputer pun jadwal ujian ditunda hingga pada Minggu (17/9). Yang dikhawatirkan pada Minggu itu ada kendala lagi pada komputer. Sedangkan, para peserta yang bukan berasal dari Semarang juga mengeluhkan soal biaya lebih yang harus dikeluarkan untuk transporatasi dan akomodasi.
Laporan lain datang dari peserta yang mengikuti tes di SMKN 1 Kendari. Peserta tersebut semestinya mengikuti tes pada pukul 11.20. Tapi, molor hingga pukul 15.30. kondisi itu membuat peserta tersebut menjadi kurang konsentrasi alias tidak fokus karena lelah, lapar, serta mengantuk. Komputer yang seharunya tersedia 150 unit, tapi yang bisa berfungsi hanya 125 unit saja.
Lebih lanjut, Laode menuturkan hasil ujian berbasis komputer itu bisa dibatalkan terlebih dahulu. Lantaran tidak kondisi peserta yang menunggu lama dianggap bisa bias dan tidak adil. ”Jumat (15/9), nanti kami akan klarifikasi ke Kemenkumham dan badan terkait yang menangani,” ungkap dia.
Pada tahap pertama CPNS dibuka untuk Kementerian Hukum dan HAM serta Mahkamah Agung sebanyak 19.210 formasi. Total pendaftar hingga 1,1 juta orang. sesuai jadwal tes dimulai pada Senin (11/9) hingga Sabtu (16/9).
Kepala Biro Humas BKN M Ridwan mengakui memang ada kendala teknis dalam pelaksanaan ujian berbasis komputer untuk CPNS. Terutama ujian yang dilakukan bukan di 14 kantor regional BKN dan satu kantor BKN pusat. Jadi ada 18 lokasi lain yang ditempatkan di berbagai gedung mulai hotel, sekolah, hingga aula.
”Kalau yang di 18 titik itu berasal dari vendor Kemenkumham,” ungkap dia kemarin.
Dalam penyediaan komputer itu ternyata ada yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Mulai dari sistem operasi yang bajakan hingga hardware untuk server yang jauh dari standart BKN seperti yang ditemukan di Semarang.
”Bandung di setting ada 1000 laptop dipakai sekitar 300 laptop. Ternyata sebagaian besar tidak penuhi spek kita. Ada windows bajakan. Nanti ada slip program komputer,” ungkap dia.
Dia pun meminta maaf atas kendala yang terjadi. Peserta yang mengalami kendala pada saat ujian sesuai jadwal pun ditawari untuk mengganti pada hari lainnya. ”Mereka pun setuju. Yang terpenting hak mereka untuk bisa mengikuti ujian terlaksana,” kata Ridwan.
Persoalan teknis komputer itu akan diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk ditindaklanjuti. Sebab, vendor penyedia komputer dari kementerian tersebut. (jun)
