MAGELANG SELATAN - Terkait rencana aksi solidaritas membela umat Muslim Rohingya, Myanmar, di Masjid An Nuur Sawitan, Mungkid, Kabupaten Magelang, Jumat (8/9) nanti, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta agar pelaksanaannya dilakukan secara tertib. Selain itu, tidak memancing keributan dan membawa isu yang berujung kontroversi.
”Aksinya mungkin bisa dilakukan dengan lebih konkret. Apa yang dibutuhkan masyarakat sana, apakah pakaian, obat-obatan, makanan, kemudian kita kirim ke sana,” kata Ganjar, usai mengunjungi Universitas Tidar (Untidar), Kota Magelang, Rabu (6/9).
Menurut Ganjar, Indonesia bisa merespons peristiwa di Rohingya dengan mengirim Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Myanmar. Di sana, delegasi Indonesia bisa menyampaikan pandangan tentang kemanusiaan.
”Biar FKUB bicara disana (Myanmar). Bisa dipaparkan persepsi Indonesia terkait Rohingya seperti ini. Meskipun persepsi kasus ini berbeda, Myanmar mungkin anggap kasus ini karena status kewarganegaraan,” ujarnya.
Sebenarnya, lanjut Ganjar, masyarakat yang ada di Indonesia hanya meminta pemerintah untuk bisa bersikap tegas menanggapi krisis yang terjadi di Myanmar. Hal itu pun, kata dia, sebenarnya sudah dilakuakn, karena belum lama ini Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah berkunjung ke sana.
”Respons pemerintah pusat sudah sangat bagus, dengan mengirim Menlu ke Myanmar. Tidak hanya itu, pemerintah juga sudah membangun fasilitas di sana, bertemu dengan Bangladesh, Kofi Annan (mantan Sekjen PBB), dan tokoh-tokoh lain. Kalau umpama ada yang kurang, sampaikan, apa yang bisa dilakukan,” tuturnya.
Ganjar menilai, nuansa politik yang bisa terjadi jika Myanmar tidak tegas dalam mengambil tindakan atau menghentikan kekerasan atas warga Rohingya adalah berupa pelepasan hubungan diplomatik. Pemerintah Indonesia, kata dia, bisa saja mengambil kebijakan itu.
”Jadi seandainya masyarakat ada pikiran untuk berikan tindakan lebih tegas, sebenarnya bisa dengan melepas hubungan diplomatik kedua negara. Itu saja yang disampaikan,” terangnya.
Terkait aksi Bela Rohingya di Magelang, Ganjar juga berpesan agar kegiatan tersebut jangan sampai membawa isu Islam-Buddha di Indonesia. Sebab, ia mengatakan bahwa kasus ini tidak melibatkan unsur agama.
”Prinsipnya kita sendiri juga mengecam apa yang terjadi atas warga Rohingya. Kita tidak mau ini akan dibawa pada isu Islam-Buddha di Indonesia, itu jangan sampai,” tandasnya.
Seperti yang diketahui, sejumlah organisasi masyarakat (ormas) dan laskar di Magelang serta daerah sekitar berencana menggelar aksi Bela Rohingya di Masjid An Nuur, Sawitan, Kabupaten Magelang, Jumat (9/9). Aksi itu berupa salat Jumat, doa bersama, dan penggalangan dana. (wid)
”Aksinya mungkin bisa dilakukan dengan lebih konkret. Apa yang dibutuhkan masyarakat sana, apakah pakaian, obat-obatan, makanan, kemudian kita kirim ke sana,” kata Ganjar, usai mengunjungi Universitas Tidar (Untidar), Kota Magelang, Rabu (6/9).
Menurut Ganjar, Indonesia bisa merespons peristiwa di Rohingya dengan mengirim Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Myanmar. Di sana, delegasi Indonesia bisa menyampaikan pandangan tentang kemanusiaan.
”Biar FKUB bicara disana (Myanmar). Bisa dipaparkan persepsi Indonesia terkait Rohingya seperti ini. Meskipun persepsi kasus ini berbeda, Myanmar mungkin anggap kasus ini karena status kewarganegaraan,” ujarnya.
Sebenarnya, lanjut Ganjar, masyarakat yang ada di Indonesia hanya meminta pemerintah untuk bisa bersikap tegas menanggapi krisis yang terjadi di Myanmar. Hal itu pun, kata dia, sebenarnya sudah dilakuakn, karena belum lama ini Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah berkunjung ke sana.
”Respons pemerintah pusat sudah sangat bagus, dengan mengirim Menlu ke Myanmar. Tidak hanya itu, pemerintah juga sudah membangun fasilitas di sana, bertemu dengan Bangladesh, Kofi Annan (mantan Sekjen PBB), dan tokoh-tokoh lain. Kalau umpama ada yang kurang, sampaikan, apa yang bisa dilakukan,” tuturnya.
Ganjar menilai, nuansa politik yang bisa terjadi jika Myanmar tidak tegas dalam mengambil tindakan atau menghentikan kekerasan atas warga Rohingya adalah berupa pelepasan hubungan diplomatik. Pemerintah Indonesia, kata dia, bisa saja mengambil kebijakan itu.
”Jadi seandainya masyarakat ada pikiran untuk berikan tindakan lebih tegas, sebenarnya bisa dengan melepas hubungan diplomatik kedua negara. Itu saja yang disampaikan,” terangnya.
Terkait aksi Bela Rohingya di Magelang, Ganjar juga berpesan agar kegiatan tersebut jangan sampai membawa isu Islam-Buddha di Indonesia. Sebab, ia mengatakan bahwa kasus ini tidak melibatkan unsur agama.
”Prinsipnya kita sendiri juga mengecam apa yang terjadi atas warga Rohingya. Kita tidak mau ini akan dibawa pada isu Islam-Buddha di Indonesia, itu jangan sampai,” tandasnya.
Seperti yang diketahui, sejumlah organisasi masyarakat (ormas) dan laskar di Magelang serta daerah sekitar berencana menggelar aksi Bela Rohingya di Masjid An Nuur, Sawitan, Kabupaten Magelang, Jumat (9/9). Aksi itu berupa salat Jumat, doa bersama, dan penggalangan dana. (wid)