Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Wuryanto mengungkapkan panglima dan delegasi memang hanya mendapatkan informasi pelarangan itu dari petugas Emirates. Larangan tidak boleh memasuki wilayah AS berasal dari US Custom and Border Protection itu memang hanya lisan dari petugas maskapai. Meskipun begitu, mereka percaya walaupun tidak ada surat resmi yang diberikan kepada panglima.
”Ya percaya lah. Ndak bisa boarding. (hendak) Boarding tidak bisa dicheck in.
Jadi sesaat sebelum berangkat,” ujar Wuryanto di Kantor Panglima TNI, Jalan Medan Merdeka Barat No. 2 Jakarta Pusat, kemarin (22/10). Gatot yang pergi bersama istrinya, asisten intelijen, asisten teritorial, dan staf pribadi pun kecewa dengan penolakan tersebut. ”Ya ecewa kan biasa kecewa,” imbuh dia.
Setelah mendapatkan kepastian informasi pelarangan itu, panglima langsung berkirim surat kepada Jenderal Dunford. Isinya menanyakan perihal pelarangan tersebut. Hingga kemarin, belum ada jawaban resmi yang diberikan kepada TNI atas insiden yang baru kali pertama terjadi itu. Gatot terakhir ke Amerika Serikat pada Februari 2016 lalu dan tidak ada insiden pelarangan.
”Sampai hari ini (kemarin, red) belum ada balasan maupun penjelasan dari AS,” tegas jenderal bintang satu itu.
Bahkan penjelasan dari pemerintah AS saja tidak cukup. Gatot dan delegasi dari TNI yang berangkat atas nama pemerintah Indonesia itu harus mendapatkan perintah dari presiden terlebih dahulu untuk berangkat kembali ke AS.
”Jadi pemberangkatan kesana tentu atas perintah dari presiden. Kalau langsung berangkat tahu-tahu di sana tidak boleh bahkan ditangkap itu bagaimana?” ungkapnya. Dia sekaligus menampik informasi yang menyebutkan semalam Gatot bisa berangkat ke AS.
Menurut Wuryanto, hubungan Jenderal Gatot dan Jenderal Dunford sebenarnya terjalin baik selama ini. Jenderal Dunford mengundang Gatot untuk hadir di VEOs yang berlangsung di Washington DC pada 23-24 Oktober. Pertemuan itu sedianya dihadiri panglima angkatan bersenjata dari 78 negara se Asia Pasifik.
”Berdasarkan undangan resmi, panglima TNI membalas surat tersebut dan mengkonfirmasi kehadirannya. Sebagai bagian dari penghargaan dan hormat kepada pihak pengundang,” ujar dia.
Insiden pelarangan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo melalui ajudannya, kepada Menteri Luar Negeri Retno P Marsudi, dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.
Terpisah, Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyahari mengaku terkejut dengan kabar penolakan AS atas kedatangan Panglima TNI yang berstatus undangan. Menurut Kharis, dirinya sudah menelepon langsung Panglima TNI untuk menanyakan langsung alasan penolakan AS terhadap dirinya bersama istri.
”Alasannya tidak ada, intinya ditolak bersama istri tidak boleh masuk,” kata Kharis saat dihubungi, kemarin.
Kharis mendesak kepada Menlu untuk segera menyelesaikan masalah ini. Sebab, kedatangan Gatot adalah atas undangan khusus dari Panglima Angkatan Bersenjata AS Joseph F Durford. Namun, justru penolakan malah datang dari AS sendiri.
”Menurut saya ini bentuk pelecehan pada Panglima. Ini kan pejabat, tiba-tiba ditolak,” ujarnya.
Kharis juga mendapat informasi dari Panglima bahwa dirinya sudah menghubungi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atas sikap AS itu. Menkopolhukam yang juga akan dijadwalkan akan bertolak ks AS, memilih menunda jadwalnya tersebut. ”Menko bilang tidak akan datang sebelum hal ini jelas,” tandasnya.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan, KBRI Washington DC telah mengirim nota diplomatik kepada Kemlu AS untuk meminta klarifikasi terkait kejadian kemarin. Kemlu juga sudah memanggil perwakilan Kedubes AS di Jakarta.
Kemarin pagi, Kemlu telah kirim nota diplomatik ke Kedubes AS di Jakarta untuk meminta keterangan atau penjelasan terkait kejadian kemarin. Tata menjelaskan, Menlu Retno Marsudi juga sudah bicara dengan Dubes AS di Jakarta. Retno meminta agar segera dapat memberi Klarifikasi.
”Mengingat Dubes Amerika Serikat sedang tidak di Jakarta. Wakil Dubes AS juga telah dipanggil untuk ke Kemlu besok guna memberikan keterangan,” jelas pria yang akrab disapa Tata itu kemarin.
Terkait dengan hal tersebut, melalui keterangan resmi, Atase politik Kedubes AS David Greenberg menyampaikan penjelasan. Dia juga menjelaskan bahwa Duta Besar AS Joseph Donova telah meminta maaf kepada Menlu Retno.
"Duta besar meminta maaf atas segala ketidaknyamanan yang dirasakan Jenderal Gatot," katanya.
Greenberg juga menjelaskan, selama ini, Kedubes AS selalu dan akan terus memfasilitasi kebutuhan kunjungan Gatot ke AS. Menurutnya, itu merupakan bahian dari komitmen AS sebagai strategic partner bagi Indonesia. "Kami berkomitmen untuk membwrikan keamanan dan kemakmuran kepada bangsa dan negara kami," jelas dia.
Kedubes AS, lanjut Greenberg, terus berkoordinasi dengan staf Panglima TNI terkait hal tersebut sepanjang akhir pekan lalu. "Kami berusaha untuk memfasilitasi perjalanan Panglima TNI ke AS," terang Greenberg. (jun/and/bay)
