“Anggaran yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan sudah cukup besar, tapi memang belum siginifikan" kata Ganjar.
Ganjar menambahkan, selain itu perlu adanya pemberdayaan bagi orang miskin. Tentu saja harus ada pendampingan yang baik. Jadi mereka bisa menjalani kehidupan ekonomi yang berdikari. Untuk pemberdayaan masyarakat miskin, Bank Jateng intinya sebagai pembina. Yaitu melalui sinergi dengan BPR/BKK dalam memberikan modal bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Bicara soal kemiskinan di Jateng, diklasifikasikan dalam dua macam. Pertama miskin yang sudah tidak bisa apa-apa lagi seperti orang lanjut usia. Kemudian orang miskin yang masih mampu diajak berusaha. Termasuk UMKM juga didorong agar bisa naik kelas.
"Melalui ini bisa diketahui mana UMKM yang minim dan hanya eksis saja, ya kita dorong. Termasuk masyarakat miskin yang masih bisa bekerja, kita bantu pasarkan produknya misalnya melalui Sadewa Market. Ini pun masih kita bina," ujarnya.
Direktur Bank Jateng, Supriyatno, menyebut gagasan utama IIMF adalah keprihatinan terhadap keberadaan kredit, seperti kredit bimas, KMKP, dan lain-lain. Karena pendekatannya adalah kebijakan yaitu subsidi pemerintah. Maka Jateng harus mulai tanpa subsidi pemerintah. Pada akhirnya sukses dan nasabahnya semakin banyak. “Selain itu sedang disiapkan kredit bagi pedagang pasar maksimal Rp 1 juta dan bunganya tiga persen. Untuk hal ini BPR/BKK yang mendampingi," kata Supriyatno.
Ketua Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jateng-DIY, Bambang Kiswono, menyambut baik hasil-hasil yang telah dicapai IIMF 2017. Karena fokusnya ke ekonomi mikro. Dia kemudian memaparkan, bahwa pihaknya juga membina Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) Syariah. Untuk Jawa Tengah, LKM Syariah sudah ada di Purwokerto dan Solo.
"Tugasnya memberi pembiayaan sebesar maksimal Rp 3 juta, dan bunganya tiga persen. Nanti usai pembiayaan, akan ada pembinaan," tandasnya. (fth/zal)
