Penyelesaian kejahatan bisa menjadi sampel. Persentasenya ikut turun seiring menurunnya angka kejahatan. ”Sebetulnya yang bagus, angka kejahatan turun penyelesainnya naik,” ungkap Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Namun demikian, Tito masih memaklumi turunnya persentase penyelesaian kejahatan sepanjang tahun ini. Sebab, dia menilai angkanya tidak signifikan. Yakni 21 persen.
Tapi, bukan berarti tanpa catatan. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Saputra Hasibuan menyampaikan bahwa secara umum masyarakat memang puas terhadap kebijakan keamanan Presiden Joko Widodo. Itu artinya, masyarakat juga mengapresiasi kinerja Polri. Sebab, lembaga di bawah komando Tito itu adalah ujung tombak kebijakan tersebut.
Hanya saja, penelitian Lemkapi yang melibatkan seribu responden juga mencatat masih ada masyarakat yang merasa belum puas dengan kebijakan keamanan presiden. ”Ada sekitar 21,6 persen masyarakat yang masih kurang puas,” tutur pria yang akrab dipanggil Edi itu. Beberapa alasan melatarbelakangi ketidakpuasan masyarakat. Di antaranya penyelesain kasus yang dianggap lambat.
Salah satu contohnya adalah kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswadan. Selain itu, kasus lain seperti tewasnya Akseyna di Depok ikut jadi alasan yang mendasari ketidakpuasan masyarakat. ”Publik melihat masih banyak kasus yang belum diselesaikan,” ucap Edi. Menurut dia, itu turut berpengaruh terhadap kepuasan masyarkat terhadap kinerja Polri sepanjang tahun ini.
Selain itu, persoalan yang berkaitan dengan reserse. Penelitian Lemkapi mencatat bahwa reserse paling banyak dikeluhkan masyarakat. Untuk itu, perlu pembenahan sekligus penataan manajeman anggaran reserse. Tujuannya tidak lain untuk menyelesaikan persoalan seperti penanganan kasus yang luput dari pendanaan anggaran kepolisian. ”Itu akan membuka peluang penyimpangan di tataran bawah,” kata Edi.
Meski masih ada masyarakat merasa tidak puas dengan kinerja Polri, mantan komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu juga mengapresiasi kinerja Polri. Di antaranya yang berkaitan dengan pengungkapan kasus narkotika. ”Kejahatan narkoba yang pengungkapan 1 ton (shabu). Saya kira itu luas biasa,” ungkap pria yang juga pernah bertugas sebagai jurnalis salah satu media cetak ibu kota itu.
Senada, Komisioner Kompolnas Poengky Indarti turut mengapresiasi kinerja Polri. Berdasar pengawasan yang dilakukan oleh instansinya, laporan masyarakat berkaitan kinerja Polri turun. Tidak terkecuali yang dilaporkan langsung kepada Kompolnas. ”Dari 3.103 laporan ke 3.085 laporan,” imbuhnya. Meski tipis, angka tersebut menunjukan bahwa masyarakat yang melaporkan kinerja Polri berkurang.
Lebih dari itu, Kompolnas memandang bahwa Tito mampu menjalankan perintah presiden dengan baik. Yakni meningkatkan soliditas Polri. ”Dan itu kami melihat sudah berhasil,” imbuh Poengky. Bahkan, Polri di bawah komando Tito juga dinilai berani berinovasi. Baik inovasi yang berbasis teknologi maupun berupa kebijakan tertentu. Menurut dia, itu sudah baik dan harus ditingkatkan. (syn/)
