Pengamat militer Khairul Fahmi menjelaskan, pendaftaran calon gubernur sudah tutup 10 Januari 2018. Tentu saja, sebagai salah seorang yang hendak mencalonkan diri Edy harus sudah bersiap sebelum waktu pendaftaran jatuh tempo. ”Tanggal 8 Januari mestinya para kandidat sudah bersiap untuk mendaftar,” ungkap Khairul ketika diwawancarai Jawa Pos kemarin (25/12). Karena itu, pengganti Edy harus sudah ada sebelum pekan pertama Januari tahun depan berakhir. ”Paling lambat 5 Januari,” imbuhnya.
Menurut Khairul, Hadi tidak boleh terlambat menentukan sikap. Sebab, telat sedikit saja bisa jadi muncul kegaduhan baru. Dengan niatan yang sudah disampaikan kepada publik, bukan tidak mungkin Edy ngotot pensiun lebih awal untuk bertarung dalam pilgub Sumatera Utara. ”Kalau tak diurus, situasinya bisa high tension,” tutur dia. Itu bisa saja terjadi, sambungnya, lantaran Edy sudah memilih melepas status sebagai prajurit TNI supaya dapat memakai haknya untuk dipilih sebagai kepala daerah.
Berkaitan dengan pengganti Edy, Khairul menilai, panglima TNI tidak akan pusing. Sebab, banyak pati TNI AD yang kompeten untuk menduduki jabatan pangkostrad. ”Tinggal mana yang dinilai lebih mampu mengawal visi, misi panglima dan tentunya menjalankan kebijakan sektor pertahanan pemerintahan Jokowi saat ini,” terang dia. Demikian pula dengan pati TNI AU yang pantas menempati posisi KSAU. ”Secara prinsip sama. Dari merit system tentu saja ada banyak yang layak,” ujarnya.
Pria yang juga mejabat sebagai direktur institute for security and strategic studies (ISESS) itu mengungkapkan bahwa empat pati TNI AU berpangkat marsekal madya layak menjabat KSAU. Namun, dia menilai ada dua nama yang paling kuat dipilih untuk menduduki posisi tertinggi matra udara itu. ”Kalau dilihat dari usia, dari empat nama berpangkat marsekal madya paling kuat ada pada Yuyu Sutisna dan Bagus Puruhito,” beber Khairul. ”Namun secara realita nama Yuyu Sutisna lebih kuat,” tambahnya.
Selain rekan satu angkatan Hadi di Akademi Angkatan Udara (AAU), Yuyu berlatar penerbang pesawat tempur. Dengan begitu, kata Khairul, bisa menjadi tandem yang cocok bagi panglima TNI yang berlatar penerbang pesawat angkut. Kecocokan untuk bisa dipakai untuk membangun pertahanan udara tanah air. ”Tentu saja soal rekan seangkatan tak bisa jadi ukuran utama. Namun, latar (Yuyu) sebagai penerbang tempur dan (Hadi sebagai penerbang) angkut membuat mereka berdua saling mengisi dan melengkapi,” jelasnya.
Sementara itu, Marsekal Madya TNI Hadiyan Sumintaatmadja dan Marsekal Madya TNI M. Syaugi yang masuk masa pensiun pada awal 2019 dan akhir 2018 lebih kecil kemungkinannya dipilih menjadi KSAU. ”Kurang ideal jika kita merujuk pada posisi panglima (TNI) yang bisa jadi juga akan menjabat cukup lama,” ungkap Khairul. Namun demikian, peluang keduanya menduduki jabatan tersebut masih ada. Sebab, umur dan masa pensiun bukan hal baku dalam penentuan pengisi jabatan KSAU.
Lebih lanjut Khairul menyampaikan bahwa panglima TNI tidak bisa terlalu lama merangkap jabatan. ”Satu bulan saya kira sudah cukup lama,” ujarnya. Dengan begitu, roda organisasi TNI tetap berjalan normal. Selain itu juga supaya Hadi punya tim yang lengkap. Meski tidak ada ketentuan yang membatasi durasi panglima TNI merangkap jabatan sebagai kepala staf, namun aturan dengan jelas menyebutkan bahwa dua jabatan tersebut tidak boleh dipegang oleh satu orang yang sama. ”Lama atau tidak itu harus dimaknai sebagai proses penyiapan pejabat baru,” kata dia. (syn/)
