Yohana mengapresiasi langkah cepat pihak kepolisian dalam mengusut tuntas kasus tersebut. “Saya meminta agar pihak kepolisian segera mengusut tuntas video tersebut, serta dilakukan pembinaan, pendampingan dan pemulihan terhadap anak korban atau pelaku pornografi sesuai dengan PP 40/2011,” kata Yohana melalui keterangan resmi kemarin (8/1/2018).
Kemarin, Kapolda Provinsi Jawa Barat Agung Budi memberikan keterangan terkait perkembangan kasus video porno tersebut. Polda Jabar telah berhasil meringkus enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Yaitu F sebagai otak pelaku kejahatan ini, CI, IM, SUS, HER, dan IN yang merupakan pemeran wanita di video.
Modus operandi yang dilakukan adalah tindak pidana persetubuhan dan pencabulan serta eksploitasi terhadap anak di bawah umur dengan memproduksi dan menyebarluaskan pornografi melalui informasi elektronik. Hasil identifikasi menyatakan bahwa video tersebut diambil di dua hotel berbeda di kota Bandung dan terjadi sekitar bulan April - Juni 2017 dan Agustus 2017.
Hasil penyelidikan Polda Jabar menyebutkan bahwa produksi konten pornografi ini diduga didanai oleh warga Negara Kanada berinisial R dan N yang dikenal oleh tersangka F melalui aplikasi media sosial Rusia, dengan total pendanaan sebesar 31 Juta Rupiah. Pendanaan ini berindikasi pada kejahatan jaringan internasional.
Yohana menjelaskan bahwa para tersangka dapat dijerat Pasal 35 UU 4/2008 tentang Pornografi, dan akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua belas tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 6 miliar.
“Mengingat para tersangka telah melibatkan anak sebagai objek pornografi, maka berdasarkan pasal 37 UU 4/2008 hukumannya pun akan di tambah sepertiga dari maksimum ancaman pidananya," kata Yohana.
Dugaan pendanaan oleh warga asing yang tengah di selidiki oleh pihak kepolisian juga menjadi perhatian khusus. Yohana menilai ada ancaman kejahatan jaringan internasional pada kasus tersebut. Para WNA itu dijerat Pasal 33 UU 4/2008 tentang Pornografi. Tersangka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima belas tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp 7,5 miliar.
“Selain itu, untuk perlindungan anak Indonesia dari jaringan kejahatan Internasional, saya mendesak Kementerian Luar Negeri untuk melakukan kerjasama internasional yang mengacu pada UU 10/2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak,” tambah Yohana.
Kasus tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah dalam melindungi anak di Indonesia. Pemerintah terus berupaya membangun integrasi antardinas dan elemen pemerintah di daerah. Seperti identifikasi mendalam bagaimana program dan kebijakan terimplementasi hingga menyentuh lapisan terbawah masyarakat. Pentingnya deteksi secara dini penyebab kasus seperti faktor kemiskinan. Selain itu mengawal proses penegakan hukum serta fokus dalam memberikan terapi pemulihan (trauma healing) kepada para korban.
Ketua P2TP2A Provinsi Jabar Netty Heryawan, melalui keterangan resmi, menjelaskan bahwa sejak dua hari lalu hingga saat ini, tiga anak korban video porno telah mendapatkan penanganan rehabilitasi di Shelter Rumah Aman P2TP2A. Korban diberikan advokasi berkala dalam memulihkan kondisi, diberikan pendampingan secara intens dengan tenaga ahli seperti psikolog serta diminimalisasi paparan dengan orang dewasa yang tidak terkait dengan kasus tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi anak korban dari segala dampak negatif seperti menarik diri dari pergaulan karena malu, trauma hingga timbul keinginan untuk melakukan hal negatif.
Yohana menambahkan karena ketiga anak yang menjadi korban merupakan anak putus sekolah, maka mereka akan diberikan pendampingan khusus melalui Unit Pelayanan Pendidikan Khusus agar hak pengajaran bisa diberikan dan anak-anak mau kembali ke sekolah. Selain itu pentingnya kegiatan parenting bagi orangtua dalam melalukan pengawasan, pengasuhan yang terbaik bagi anak-anaknya.
Selain meminta agar pihak kepolisian menindak tegas pelaku sesuai sistem yang berlaku, Yohana juga meminta agar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir penyebarluasan video porno tersebut. (and)
