Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan bahwa pada dasarnya, Presiden selalu menginginkan meningkatkan dana desa, tetapi tentunya tergantung dari kesiapan perangkat desa .
Menurut Eko, sejauh ini perkembangan penyaluran DD terus membaik, kasus-kasus penyimpangan bisa dikurangi. ”Kemarin dalam rapat kabinet paripurna Menkeu kemungkinan akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 75 sampai 85 Triliun. Tetapi tetap harus ada persetuuan DPR juga. Tapi harapan Presiden DD bisa lebih besar lagi,” katanya di Jakarta kemarin (10/3/2018)
Eko menyebut, kekuatan APBN telah meningkat. Disisi lain, kesiapan desa juga telah tertata rapi. Bahkan pencapaiannya di luar ekspektasi. Total dana desa dalam empat tahun ini yang sudah dikucurkan sebesar Rp 187 T dari tahun 2015-2018. ”Masyarakat desa terbukti mampu mengelola dana sebesar itu,” katanya.
Aspirasi kepala desa saat ini, kata Eko adalah DD bisa cair di bulan Januari. Tidak di bulan April seperti selama ini. Presiden dan Menteri Keuangan (Menkeu) sudah merespon dengan membagi tiga kali masa pencairan dalam setahun.
Sebenarnya, kata Eko, sejak tanggal 15 Januari lalu, DD sudah bisa dicairkan dari pusat. Namun, ada beberapa kendala di daerah. Misalnya banyak APBD yang belum diketuk palu. ”Jadi belum ada kesepakatan antara Bupati/Walikota dengan DPRD-nya, DD belum bisa dicairkan, karena masuknya ke APBD,” kata Eko.
Eko mengatakan, pihaknya telah meminta bantuan pada Kemendagri supaya bisa mempercepat APBD di berbagai daerah. Sejauh ini prosesnya terbilang cukup cepat. ”Empat hari lalu saya dengan pencairan baru 60 persen. Hari ini sudah 80 persen,” kata politikus PKB ini.(tau)
