Dalam aksi tersebut, mereka juga sempat mengancam mengundurkan diri beramai-ramai bila aspirasinya tidak dikabulkan.
Koordinator PPDK Kecamatan Kebumen Agus Wahyudin, menyampaikan kedatangan mereka terkait peraturan Bawaslu no 10 tahun 2012 yang menyebutkan PPDK tidak boleh merangkap jabatan di pemerintah.
Aturan itu dinilai diskriminatif . " Perangkat desa bukan kategori pemerintah, jabatan perangkat desa hanya mendapat honor setahun dua kali," ucapnya.
Kepada Ketua Bawaslu Kebumen Maesaroh, mereka mempertanyakan tentang aturan persyaratan panitia pengawas pemilu desa (PPDK) yang terancam di PAW akibat aturan baru yang disampaikan oleh Panwaskab saat rapat koordinasi di Salatiga bersama Bawaslu RI. "Kita ingin meminta kejelasan terkait aturan tersebut, benar atau tidak seperti itu," kata dia.
Mereka juga menegaskan, akan mundur jika Bawaslu tetap memberlakukan aturan persyarakat bahwa anggota GTT/PTT, Perangkat Desa, dan anggota BPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai PPDK. "Jika itu betul kami siap dan akam mundur secara bersamaan," kata Agus Wahyudin diamini Ketua Panwas Kecamatan Kebumen, Fitriadi Prihartanto.
Terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen, Maesaroh mengatakan pihaknya mengakui adanya ketidaksepahaman terkait aturan tersebut. "Ini terjadi miskomunikasi terkait perekrutan PPDK, informasi ini hasil rekor kami di semarang yang terjadi multitafsir," katanya.
Maesaroh mengaku akan menampung aspirasi 28 anggota PPDK Kecamatan Kebumen tersebut dan akan menyampaikannya pada rakor Bawaslu yang akan digelar di Pekalongan, hari ini Kamis (12/4). "Kami akan rakor di Pegalongan selama dua hari, kami akan sampaikan masukan dari teman - teman semoga ada angin segar dan semoga menjadi titik terang," katanya tergesa - gesa meninggalkan awak media. (saefur)
