Tunggul Jalu Aji |
Terkait hal itu, Pemkab diminta mempersiapkan diri sekaligus menciptakan iklim investasi di Kota Beriman ini nyaman bagi investor.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen, Tunggul Jalu Aji, kemarin (7/4/2018). Tunggul mengatakan, pihaknya sudah bertemu dengan para investor tersebut. "Sudah 7 yang memastikan diri siap. Bila iklimnya positif, akan bertambah lagi tak lama lagi," kata Tunggul.
Kehadiran para investor atau Penanam Modal Asing (PMA) ini, katanya, diyakini bisa menjadi solusi terkait tingginya angka kemiskinan, pengangguran serta sejumlah pekerjaan rumah Pemkab Kebumen.
Berdasarkan data yang dimilikinya berdasar LKPJ Pemkab Kebumen akhir tahun 2017, baru ada 3 usaha industri berskala besar di Kebumen. Di saat yang sama, ada 17.248 pencari kerja dengan tingkat keterserapan baru mencapai 25,6 persen. Itu artinya, ada ribuan pencaker yang tidak terserap dan masih menganggur.
Yang bikin miris, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kebumen juga rendah. Data di tahun 2015 menunjukkan, mayoritas penduduk di Kebumen persisnya 80,24 hanya mengenyam pendidikan dasar 9 tahun atau lulusan SMP.
Memang ada 63 industri menengah dan 56.336 industri kecil yang ada saat ini. Namun, dengan melihat ketersediaan dan jumlah pencaker yang tidak terserap, keberadaan usaha menengah dan sektor industri tersebut dinilai sangat jauh dari kata ideal.
Dan, faktanya, Kebumen masih masuk daerah paling miskin di Jawa Tengah. Sudah begitu, menurut penilaian Tunggul, upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan Pemkab seperti saat ini, tidak menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Bahkan, jauh dari kata efektif. Dimana, Pemkab selalu mengedepankan Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja sebagai leading sector.
"Bila upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan terus seperti saat ini, saya yakin tidak akan ada kemajuan berarti. Terkait upaya penanganan kemiskinan, cara pendang Pemkab juga harus diubah. "
"Salah satunya dengan tidak lagi menjadikan Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja sebagai leading sector tetapi menggantinya dengan Dinas Perindustrian dan Dinas Perijinan atau DPMPTS sebagai leading sektor," katanya.
Tunggul mendorong, Pemkab sudah saatnya membuka diri terhadap kehadiran investor asing. Apalagi, Pemkab telah merencanakan pembangunan kawasan industri di Kota Beriman. "Bila melihat data yang ada saat ini, Kebumen butuh 20 industri besar. Bila terealisasi, persoalan kemiskinan dan pengangguran itu bisa diatasi," yakinnya.
Oleh karena itu, Tunggul mendorong Pemkab Kebumen serius menggarap rencana pendirian kawasan industri yang saat ini tengah digagas. Salah satu yang harus dilakukan Pemkab, kata Tunggul, mempermudah perijinan dan menciptakan iklim investasi yang mendukung.
"Persyaratan yang diminta investor tidak aneh-aneh. Mereka hanya menginginkan perijinan yang mudah serta iklim investasi yang mendukung
Yang terpenting, kata dia, investor yang masuk harus bisa melibatkan masyarakat sekitar juga ketersediaan tenaga kerja yang ada atau bersifat padat karya. "Salah satu yang sudah siap dan sesuai dengan kriteria itu pengolahan biji plastik. Pihak investor siap memberdayakan tenaga kerja lokal. Usaha ini juga sesuai dengan karakteristik Kabupaten Kebumen dimana volume sampah yang sangat tinggi," katanya.(cah)