Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius mengatakan, semua napiter yang ada di Mako Brimob belum tersentuh deradikalisasi. "Lho, kita kan belum (deradikalisasi). Masih di dalam pengawasan densus," ujarnya di Kantor Kepresidenan, Bogor, kemarin (10/5/2018).
Suhardi menambahkan, BNPT dengan program deradikalisasinya baru bisa masuk setelah para napiter diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan. "Kalau di dalam ini belum ada. Di mako belum ada," imbuhnya.
Sebagaimana biasanya, lanjut dia, selama di Mako Brimob, densus melakukan beberapa tahap. Mulai dari asesmen, klasifikasi tingkat radikalnya, baru kemudian di sebar ke Lapas. Setelah itu, barulah mereka mendapat deradikalisasi.
Oleh karenanya, Jenderal bintang tiga itu belum bisa memastikan, dari jaringan mana saja 155 napiter yang melakukan aksi pemberontakan di Mako Brimob. "Itu kan nanti, begitu mau disebarkan, kita dipanggil BNPT, dikasih tahu sama densus 88, ini orang seperti ini dan sebagainya," tuturnya.
Sementara itu, usai tiba di Jakarta Rabu malam, kemarin presiden akhirnya angkat bicara terkait kasus pemberontakan di Mako Brimob. Pernyataan dikeluarkan usai menerima laporan dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) dan kepala lembaga terkait di Istana Kepresidenan, Bogor.
Presiden Joko Widodo mengatakan, pihaknya mengapresiasi upaya pengendalian situasi dan pemulihan keamanan yang dilakukan oleh kepolisian. Sehingga semua narapidana terorisme sudah berhasil dikendalikan.
"Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama rakyat dan negara kepada seluruh aparat keamanan yang terlibat," ujarnya di Istana Kepresidenan, Bogor, kemarin (10/5). Kepada prajurit yang gugur, presiden meminta kepolisian untuk memberikan kenaikan pangkat luar biasa.
Jokowi menegaskan, jika negara dan seluruh rakyat Indonesia tidak pernah takut dan tidak akan pernah memberikan ruang pada terorisme. "Dan juga upaya-upaya yang mengganggu keamanan negara," imbuhnya. (far)
