 |
| istimewa |
Spanduk tersebut berisi kritikan kepada pemerintahan desa Arjomulyo. Seperti "Ganyang Pemerintah Desa Otoriter", "Arjomulyo harus bersih dari KKN" dan sejumlah tulisan senada. Aksi ini sekaligus sebagai ungkapan kekecewaan warga terhadap Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen yang dinilai tidak responsif terhadap permasalahan yang ada di wilayah mereka.
Triyono, salah satu warga Arjomulyo mengatakan, aksi unjuk rasa tersebut bersifat spontan. Salah satu pemicunya, kekecewaan warga terhadap rencana audiensi warga dengan Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen.
Dari informasi yang diterima warga, katanya, kalangan dewan akan datang ke Kantor Desa Arjomulyo. Namun yang terjadi, kalangan dewan malah datang ke kantor kecamatan setempat.
Sudah begitu, undangan yang dikirimkan DPRD baru diterima pada pagi hari sebelum pelaksanaan audiensi. Tak hanya itu, dari 14 warga yang diundang hanya dua yang menerima undangan. Itupun pada pagi hari sebelum pelaksanaan audiensi, yakni tanggal 4 Mei.
Baca juga:
(Seleksi Perangkat Desa Arjomulyo Disoal)
"Katanya dari komisi A mau melakukan sidak ke Arjomulyo tapi akhirnya ditempatkan di aula kecamatan. Padahal yang punya masalah kan Desa Arjomulyo. Sehingga kami sepakat untuk tidak menghadiri undangan karena merasa dikerjain,"katanya dihubungi Sabtu (5/5/2018).
Menurut Triyono, warga tahu kepala desa dan perangkat berniat menghadiri audiensi
dengan kalangan DPRD
Sejatinya warga sangat berharap Komisi A DPRD Kebumen bakal langsung ke Desa Arjomulyo, agar bisa melihat langsung persoalan yang ada. Terkait persoalan dimaksud, Triyono tidak mau menjelaskan lebih gamblang.
"Kami melakukan demo spontanitas sebagai bentuk kekecewaan kami terhadap pemerintah Desa Arjomulyo dan Camat Adimulyo serta sebagian Anggota Komisi A DPRD Kebumen yang kurang pada tempatnya dan cenderung kurang responsif terhadap permasalahan hukum. Bahkan saya simpulkan ada yang tidak mudeng dengan peraturan perundangan," imbuh Triyono.
Namun, sebelumnya, warga Desa Arjomulyo memang sempat menggelar audiensi dengan kalangan DPRD, khususnya Komisi A. Audiensi ini terkait proses penjaringan dan seleksi perangkat desa setempat. Warga menilai, proses penjaringan tersebut sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu indikasinya, panitia tak memberikan sosialisasi kepada warga. Selain itu, perangkat desa terpilih tak lain adalah anak kepala desa dan kerabat dekatnya.
"Kami menuntut Kepala desa Arjomulyo agar dalam menjalankan sistem pemerintahan desa dilakukan secara baik tertib dan selalu melibatkan semua lembaga yang ada desa serta keterwakilan masyarakat di masing-masing RT. Sehignga kegiatan yang tidak baik atau salah tidak terulang kembali. Tapi kami sangat sangat kecewa karena kepala desa tidak mau menemui warga yang melakukan aspirasi," ujarnya.
Sebelumnya, pada audiensi yang digelar di DPRD belum lama ini, Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen menyatakan, proses penjaringan perangkat desa di Arjomulyo sudah memenuhi prosedur. (cah)
