Bahkan untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau karena berada di kepulauan atau di pegunungan logistik untuk pilkada dalam perjalanan ke TPS.
”Secara prinsip besok H-1 (hari ini, Red) seluruh TPS sudah terbangun. Jadi untuk H-2 ini posisi logistik sudah perjalanan menuju TPS terutama daerah yang mudah diakses. Sedangkan daerah yang lebih susah diakses sudah lebih dahulu dilaksanakan,” ujar Nur dalam diskusi di Forum Merdeka Barat 9 Kemenkominfo, kemarin (25/6/2018).
Dia menuturkan sebelumnya memang ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam pendistribusian logistik. Seperti distribusi terganggu cuaca di Bawean, Masalembu, dan Kangean di Jawa Timur. Selain itu, ada pula laporan masalah logistik di Meranti di Riau. ”Tapi pada hari ini sudah kami pastikan sudah sampai di tujuan. Di Berau hari ini sudah dalam perjalanan. Mudah-mudahan tidak ada masalah lagi,” tegas dia.
Bukan hanya kendala alam, tapi ada pula masalah distribusi karena sengketa calon sehingga produksi surat suara tertunda. Seperti di Paniai, Papua yang produksi surat suaranya sempat dihentikan. Tapi sudah ada putusan dari panwas bahwa paslon yang didiskualifikasi itu akhirnya dinyatakan memenuhi syarat kembali.
”Sudah ditindaklanjuti oleh KPU Paniai maka proses produksi sampai distribusinya per Per 27 Juni ini sudah dapat diselesaikan,” kata dia.
Di sisi lain, ratusan ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018 memiliki sejumlah indikator rawan. Berdasarkan kajian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), mayoritas TPS yang berstatus rawan memiliki potensi kerentanan atau pelanggaran terkait akurasi data dan partisipasi pemilih.
Data yang disusun Bawaslu menunjukkan 15 indikator tingkat kerawanan TPS di pilkada serentak 2018. Komisioner Bawaslu bidang pengawasan dan sosialisasi M Afifudin menjeaskan, 15 indikator jika disederhanakan masuk dalam lima variabel kerawanan, meliputi akurasi data pemilih, penggunaan hak pilih atau hilangnya hak suara, pemungutan suara, politik uang, dan kampanye.
Dari lima variabel itu, Bawaslu mencatat ada sebanyak 91.979 TPS yang rawan terkait data pemilih, disusul 80.073 TPS yang memiliki kerawanan terkait penggunaan hak pilih atau hilangnya hak pilih. Dua variabel itu paling dominan dibanding tiga variabel lain terkait tingkat kerawanan.
”Dari data itu, sebanyak 24 persen tingkat kerawanan TPS terkait akurasi data pemilih, dan 21 persen terkait penggunaan hak pilih atau hilangnya hak pilih,” ujar Afif.
Menurut Afif, potensi kerawanan terkait data pemilih memiliki sejumlah indikator. Data yang disusun pengawas desa menunjukkan ada potensi pemilih yang memenuhi syarat, namun tidak terdaftar dalam DPT. Ada juga pemilih yang tidak memenuhi syarat, tapi justru terdaftar dalam DPT.
Ada juga potensi pemilih disabilitas, yang kesulitan akses dalam menggunakan hak pilih. Tak lupa, Bawaslu juga mengantisipasi potensi pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). ”Jika terdapat DPTb diatas 20 pemilih di satu TPS, itu titik rawan,” kata Afif. Bisa jadi ada upaya mobilisasi pemilih untuk masuk dalam DPTb.
Menurut Afif, perlu ada langkah lebih lanjut dari KPU dalam menindaklanjuti rekomendasi TPS rawan, khususnya terkait partisipasi pemilih. Saat hari H pemungutan, Bawaslu berharap KPU bisa menjamin pemilih yang mengalami kendala karena tidak terdaftar padahal memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk diberi kemudahan.
”KPU juga harus memaksimalkan distribusi C6 (surat pemberitahuan memilih, red) kepada pemilih yang berhak kepada pemilih langsung hingga H-1,” ujarnya.
Terhadap pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), seperti ganda atau meninggal dunia, KPU harus menjamin agar nama-nama yang terlanjur masuk DPT tidak disalahgunakan. ”KPU harus menyampaikan nama-nama TMS kepada pengawas pemilihan dan saksi pasangan calon,” lanjut Afif.
Terkait dengan variabel pelanggaran lain, Bawaslu saat ini tengah memproses sejumlah pelanggaran yang baru saja terjadi. Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Petalolo menyatakan, setidaknya ada tiga pelanggaran yang baru saja terjadi. Diantaranya, Bawaslu di Makassar tengah memproses tujuh petugas KPPS, karena ditengarai melakukan pertemuan dengan pasangan calon. Selanjutnya, tengah diproses pelanggaran netralitas Polri di Maluku, dan terakhir adalah praktek politik uang di Lampung.
”Sampai saat ini, sudah ada 2.232 pelanggaran yang masuk ke Bawaslu,’” kata Ratna.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU Arief Budiman saat dikonfirmasi menyebut bahwa kemarin seluruh logistik pilkada serentak 2018 telah sampai di masing-masing kecamatan. Masalah yang muncul saat ini adalah adanya kerusakan sejumlah logistik di sebagian kecil daerah.
”Di Jawa Timur kabarnya ada yang rusak, tapi sudah diganti dengan yang baru,” kata Arief.
Menurut Arief, pihaknya optimis untuk pelaksanaan pilkada serentak 2018 akan berjalan sesuai jadwal pada 27 Juni nanti. Menurut dia, KPU sampai saat ini belum menerima laporan dari daerah, bahwa ada potensi pelaksanaan pemungutan suara yang tertunda. ”Insya Allah semua tepat waktu,” ujarnya.
KPU juga menyampaikan apresiasi atas paparan potensi TPS rawan yang disampaikan oleh Bawaslu. Arief menyatakan, KPU akan menyikapi paparan TPS rawan dari Bawaslu itu sesuai dengan prosedur.
”Jika memang terkait pengamanan kami serahkan ke pihak terkait, jika terkait data pemilih, akan diproses sesuai teknis di lapangan,” kata Arief. (jun/bay)
