Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan, menilai penetapan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar memunculkan potensi pelanggaran sejumlah UU. Pelanggaran paling mencolok adalah posisi Iriawan yang notabene perwira polri aktif, tapi tetap diangkat sebagai Pj gubernur. Mardani memastikan bahwa pihaknya akan mendukung penggalangan angket.
"PKS menganggap ini sebuah kesalahan fatal. Dan bagian dari fungsi pengawasan PKS di parlemen akan membersamai hak angket ini," kata Mardani. Menurutnya, penggalangan angket akan langsung diinisiasi usai masa libur lebaran. "(Penggalangan angket) akan sesuai mekanisme yang berlaku," lanjutnya.
Fadli Zon, wakil ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra mengatakan, partainya sangat mendukung dibentuknya pansus hak angket terkait pengangkatan perwira Polri aktif sebagai Pj Gubernur Jabar. Fraksi Partai Gerindra di DPRD Jawa Barat sudah mengambil sikap tegas memboikot pelantikan Pj Gubernur Jawa Barat yang cacat hukum. “Partai Gerindra di DPR RI akan ikut mendukung dan menjadi inisiator dibentuknya pansus hak angket atas pengangkatan perwira Polri aktif sebagai Gubernur,” terangnya.
Menurut dia, kritik terhadap penunjukkan jenderal polisi aktif sebagai Pj Gubernur Jawa Barat ini bukan hanya datang dari kelompok oposisi, tapi juga disampaikan sejumlah partai pendukung pemerintah sendiri. Artinya, di luar soal oposisi dan non-oposisi, semua pihak pada dasarnya memiliki penilaian serupa bahwa kebijakan tersebut memang keliru, menabrak undang-undang, dan tak sesuai tuntutan reformasi untuk menghapus dwifungsi angkatan bersenjata, baik TNI maupun Polri.
Pengangkatan Komjen M. Iriawan bukan hanya cacat secara formil, tapi juga secara materil. Sesudah namanya ditarik Menko Polhukam, ia kemudian dimutasi ke Lemhanas, dijadikan sekretaris utama. Ia diberi jabatan tinggi madya di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) hanya untuk mengulang model pengangkatan Irjen Pol Carlo Brix Tewu sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat pada 2016, yang sebelumnya menduduki jabatan tinggi madya di Kemenko Polhukam. Artinya, sejak awal pemerintah memang sangat menginginkan M. Iriawan menjadi Gubernur Jabar. “Meskipun sempat berpura-pura menarik namanya pada akhir Februari silam. Jadi, ini dagelan politik saja,” bebernya.
Kemendagri siap menghadapi hak politik yang digulirkan DPR. Angket merupakan kewenangan politik dewan. Mendagri Tjahjo Kumolo pun siap hadir jika dipanggil DPR untuk memberikan keterangan. “Keputusan saya sudah sesuai dengan undang-undang,” terang dia saat dihubungi Jawa Pos kemarin.
Menurut dia, argumen yang dibangun seolah-olah yang dilantik sebagai Pj Gubernur Jabar adalah anggota kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2/2002 tentang Kepolisian. Padahal, pasal itu mengatur anggota polisi yang hendak bertugas di luar institusi polri.
Namun, kata dia, ada pengecualian pada PP Nomor 21/2002 yang menyebutkan bahwa beberapa lembaga negara dapat diisi anggota TNI dan Polri tanpa harus berhenti sebagai anggota polisi, termasuk Sestama Lemhanas. Seperti yang pernah terjadi pada Irjen Pol Carlo Tewu yang pernah menjadi Pj Gubernur Sulbar pada 2017. Dia merupakan polisi aktif yang menjabat sebagai Sahli Menkopolhukam setingkat pejabat tinggi madya.
Selain itu, lanjut politikus PDIP itu, Pasal 201 UU Nomor 10/2006 menyebutkan bahwa yang diangkat menjadi Pj gubernur adalah pejabat tinggi madya. “Jadi, siapa pun yang pada posisi jabatan tinggi madya memenuhi syarat menjadi Pj gubernur, termasuk Sestama Lemhanas,” terangnya.
Ahli hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Oce Madril menilai mekanisme penetapan penjabat (pj) dalam pengisian pucuk pimpinan di satu daerah sudah diatur dalam UU Pilkada dan UU Pemda. Semangat dua UU itu menginginkan seorang Pj diisi oleh pejabat yang memahami wilayah tempat dia mengisi pucuk pimpinan sementara.
”Dalam situasi kepala daerah tidak bisa menggantikan menjabat, maka pejabat tinggi yang menjabat adalah Sekda. Kalau Sekda tidak ada, bisa ditunjuk penjabat seperti Direktur Jenderal atau pejabat tinggi di Kemendagri,” kata Oce saat dihubungi, kemarin (19/6).
Menurut Oce, logika birokrasi mengatur posisi pucuk pimpinan secara kolektif. Posisi Pj ditempatkan demi memperlancar roda pemerintahan. Pasal 71 UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada tegas mengatur larangan kepada seorang penjabat di momen pilkada. Ayat 1 melarang penjabat membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, ayat 2 mengatur larangan mengganti pejabat daerah dalam kurun enam bulan sebelum tanggal penetapan paslon hingga akhir masa jabatan.
Sementara ayat ketiga adalah larangan penyalahgunaan penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon.
”Dengan jabatan yang relatif singkat, harusnya Pj dipimpin oleh mereka yang memahami daerah mulai dari aspek regulasi dan teknis,” jelas akademisi asal Payakumbuh, Sumatera Barat itu.
Oce menilai, keputusan Mendagri untuk melantik M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar menyalahi UU Pilkada maupun UU Pemda. Latar belakang Iriawan sebagai perwira polri memiliki garis birokrasi yang berbeda, Selain itu, rujukan pada Permendagri nomor 1 tahun 2018 yang menjadi acuan Mendagri justru membuat norma baru, melangkahi dua aturan UU tersebut. ”Permendagri cukup mengatur hal-hal teknis administratif, karena siapa yang menjabat sudah ditentukan UU,” ujarnya mengingatkan.
Terkait munculnya pihak yang kontra terhadap keputusan Mendagri, Oce menilai ada dua cara untuk menguji atau membatalkan keputusan Mendagri. Pertama adalah mengajukan gugatan atas keputusan Mendagri ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Di sisi lain, bisa dilakukan uji materi terkait UU Kepolisian kepada Mahkamah Konstitusi terkait status Iriawan sebagai perwira Polri aktif. Selain itu, ke depan perlu evaluasi terkait posisi-posisi elit parpol dalam kementerian.
”Ke depan jabatan kementerian seperti Mendagri, Menkum HAM, Jaksa Agung atau bidang hukum lain seharusnya tidak diisi orang partai. Karena kalau menteri berpihak pada satu parpol, bisa berantakan netralitas birokrasi,” tandasnya.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf menilai, secara prosedural saat pelantikan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar sah secara hukum. Hal yang menjadi polemik saat ini disebabkan momentum pelantikan Iriawan yang tidak tepat. Pemerintah bisa dicap inkonsisten karena sebelumnya menegaskan tidak akan melantik Iriawan, selain itu momentumnya sudah mendekati masa pemungutan suara di Pilgub Jabar.
”Ini kan banyak kalkulasi politik, khawatir karena orangnya dekat istana, khawatir akan berpihak pada satu pasangan atau parpol tertentu, khawatir aparat akan mendukung paslon tertentu,” kata Asep saat dihubungi.
Menurut Asep, pelantikan itu menjadi pertaruhan kredibilitas dari pemerintahan Jokowi dan Iriawan sendiri. Dalam hal ini, pemerintah harus mampu membuktikan bahwa Iriawan adalah penjabat yang taat aturan main, dengan membuktikan netralitas dalam pelaksanaan pilgub Jabar.
”Karena pada akhirnya ini adalah pertaruhan pemerintah Jokowi. Kalau ini blunder dan kecurangan terbukti akan jatuhkan reputasi Jokowi, kepolisian dan reputasi Pak Iriawan sendiri,” ujarnya.
Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Laode Ida juga mengomentari pelantikan Iriawan menjadi Pj Gubernur Jabar. Dia mengungkapkan sejak awal isu pengangkatan polisi aktif menjadi Pj Gubernur itu sudah memperingatkan Presiden Joko Widodo. Dia menilai setidanya ada dua pelanggaran undang-undang. ”Pengangkatan seorang jendral polisi aktif sbgai Pj Gubernur Jabar telah secara terbuka pertontonkan pelanggaran dua UU, yakni UU Kepolisian pasal 28 ayat 3 dan UU tentang Pilkada pasal 2001 ayat 1,” ungkap dia.
Dia menyebutkan keinginan untuk mengangkat perwira polri atau TNI aktif itu sbenarnya sudah diniatkan sejak awal tahun. Hal itu ditandai dengan keluarnya Permendagri 1 tahun 2018. Peraturan itu berisi tetnang tentang cuti di luar tanggungan negara bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.
”Namun saat itu sejumlah pihak termasuk saya sudah mengingatkan pemerintah khususnya Mendagri atau Presiden agar tidak paksakan langgar UU terutama jika permendagri itu dipaksakan,” ujar dia.
Mantan wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah itu menyebutkan Presiden Jokowi seharusnya menghentikan kebijakan Mendagri itu. Apalagi presiden sudah disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan sekaligus wajib mematuhi UU yang berlaku. ”Tapi rupanya Pak Jokowi sudah tak peduli dengan peringatan semua kalangan itu. Ini sangat memprihatinkan dan perlu dicermati scra serius apa agenda di balik pemaksaan ini,” tegas dia. (lum/bay/jun)
