 |
| Sudirman Said/ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG |
Anggota Tim Advokasi Pemenangan Sudirman Said - Ida Fauziyah, Aris Septiono, mengatakan, sejumlah pelanggaran tersebut ditemukan jauh hari sebelum hari H pencoblosan, Rabu (27/6) lalu. Yang sangat terlihat adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah yang mencapai 3 juta suara, tepatnya 3.040.376. Temuan di lapangan banyak data invalid yang bertebaran di sejumlah daerah, NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang dobel di setiap TPS, pemilih dengan KK di luar Jawa Tengah, dan yang paling marak adalah munculnya pemilih dengan usia di bawah 17 tahun.
Selain itu, lanjut dia, persoalan molornya lelang APK (alat peraga kampanye) dan iklan di media massa dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng Jateng juga disorot karena tak maksimal. “Iklan di media massa bahkan anggarannya tak digunakan semua, dan hanya di beberapa media saja. Itu juga jelas pelanggaran," ujar Aris Septiono saat konferensi pers di Hotel Grasia Semarang, Kamis (28/6/2018)
Tim pemenangan juga menemukan adanya praktik money politics dan pelanggaran di mana calon petahana saat aktif lagi menjadi Gubernur Jateng mengumpulkan pejabat eselon dan kepala daerah saat hari tenang, Senin (24/6) dengan kedok halal bihalal.
"Bahkan ada sejumlah camat yang ketahuan rapat dengan tim paslon (pasangan calon) petahana. Ada juga intimidasi yang kuat terhadap saksi di TPS. Kami siapkan gugatan ke MK," katanya.
Calon Gubernur Jateng, Sudirman Said, mengaku banyak menemukan kejanggalan dalam Pilgub Jateng. Bahkan, tim pemenangannya nyaris terbunuh saat mengantarkan konsumsi untuk saksi di jalan tol Jakarta-Semarang saat hari tenang sebelum pencoblosan sekitar pukul 23.30. "Dicegat, ditodong pakai senjata dan dituduh bandar narkoba. Kami baru menemukan tim kami pukul 12.00. Nyaris saja karena yang mencegat mabuk semua," ceritanya.
Sudirman awalnya tak ingin mengungkap kejadian tersebut, karena ingin menjaga kondusivitas Pilgub Jateng. Saat ini, ia hanya meminta KPU Jateng bekerja independen, dan jangan sampai terjadi kecurangan lagi saat perhitungan suara. Sebab, sudah banyak pelanggaran dan keterpihakan KPU Jateng terhadap calon petahana. "Kami bersama relawan akan mengawasi perhitungan suara. Jangan sampai satupun suara hilang," tegasnya.
Dikatakan, tahapan Pilkada Jateng yakni hari pemungutan suara 27 Juni sudah dilewati. Kini, pihaknya sedang mengikuti proses perhitungan suara real count. Sejumlah lembaga survei telah mengumumkan hasil hitung cepat, menyatakan sudah ada pemenang Pilkada. "Tapi, bagi kita, Pilkada belum selesai. Perjuangan masih harus diteruskan dengan mengawal suara hingga saat perhitungan resmi selesai, dan hasilnya diumumkan oleh KPU Jawa Tengah,"katanya.
Di banyak titik di seluruh penjuru Jateng, lanjut dia, relawan mengamati dan melaporkan kemenangan yang merata. Termasuk di titik-titik yang secara tradisional menjadi basis suara pasangan petahana. Karena itu, harus lanjutkan perjuangan mengawal suara dari TPS ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten/kota, dan terus hingga tingkat provinsi.
"Sejak awal kita merasakan betul upaya-upaya untuk menciderai Pilgub Jateng oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Jutaan DPT bermasalah, fitnah, kampanye hitam, dan berbagai tekanan yang dialami oleh relawan maupun paslon. Hal-hal di atas harus menjadi catatan penting," tegasnya.
Terpisah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng menemukan adanya praktik politik uang yang dilakukan pada hari pencoblosan Rabu (27/6) lalu. Pelanggaran terjadi di Kabupaten Temanggung, Magelang, Wonogiri dan Kabupaten Banyumas. Sejumlah pelanggaran money politics ditemukan berdasarkan pengawasan langsung Panwaslu di setiap daerah di Jateng.
"Ada laporan money politics yang terjadi saat Pilgub berdasarkan temuan pengawas di daerah," kata Ketua Bawaslu Jateng, Fajar Subkhi Saka.
Fajar masih enggan menyebut detail praktik politik uang di sejumlah daerah tersebut. Karena saat ini masih proses pemeriksaan dan penelusuran di lapangan. Untuk proses pemeriksaan juga akan melibatkan sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu), kepolisian dan kejaksaan.
"Masih diproses dan akan langsung dilakukan supervisi. Kami belum tahu apakah nanti cukup bukti atau tidak," tegasnya.
Bawaslu juga membeberkan banyak menerima sejumlah laporan terkait teknis pemungutan dan penghitungan suara pilkada. Seperti adanya beberapa kekeliruan dalam pembukaan TPS lewat waktu, saksi terlambat hadir, serta proses perhitungan suara yang tidak sama persis seperti ketentuan awal.
Selain itu, ada laporan terkait kedatangan dua calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Sudirman Said ke tempat pemungutan suara (TPS). "Tapi laporan di lapangan hanya memantau tanpa ada kegiatan kampanye dengan mengajak serta mempengaruhi pemilih. Jadi, sudah kami awasi dan keedua paslon belum ada pelanggaran," katanya.
Sementara itu, KPU Jateng masih terus melakukan proses input data real count. Data scan form C1 dari kabupaten dan kota sudah masuk 100 persen, hanya untuk upload ke sistem KPU masih proses yang terkendala jaringan. Meski begitu, jaringan sering error hingga sistem sulit dibuka. "Untuk upload ke sistem yang juga dapat diakses oleh masyarakat umum melalui infopemilu.kpu.go.id," jelas Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah, Ikhwanudin.
Selain real count, KPU juga melakukan rekapitulasi secara manual yang dimulai dari tingkat TPS, Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau desa, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada 28 Juni-4 Juli 2018. Dilanjutkan KPU kabupaten/kota pada 4-6 Juli 2018, serta di KPU Provinsi Jateng pada 7-9 Juli 2018. "Hasil resmi perolehan suara nanti akan ditetapkan pada 9 Juli. Jadi, semua nanti bisa diketahui setelah perhitungan manual," katanya. (fth/aro)
