"Bapak Presiden menyampaikan bahwa untuk APBN 2018 ini, kami tidak melakukan APBN perubahan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor.
Sri menjelaskan, keputusan itu di ambil setelah postur APBN 2018 sudah baik dan tidak mengalami deviasi yang besar. Baik dari sisi jumlah penerimaan negara dan belanja negara, maupun dari defisit anggaran yang ditargetkan.
Dari sisi makro ekonomi, pada semester I pertumbuhan ekonomi mencapai 5,1 persen. Sedangkan penerimaan pajak semester 1, PPn non migas tumbuh 14,9 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 6 persen, dan 2016 tumbuh 7 persen.
Penerimaan perpajakan yang berasal dari PPn juga mengalami pertumbuhan yang hampir sama dengan tahun lalu, yakni 13,6 persen. Berbeda dengan PPn tahun 2016 yang tumbuh negatif.
Sementara dari sisi, Bea dan cukai, penerimaan tumbuh 16,7 persen. Menurut Sri, angka tersebut merupakan pertumbuhan penerimaan bea dan cukai tertinggi sejak tiga tahun terakhir. PPh Migas, lanjutnya, juga meningkat sembilan persen dibandingkan tahun lalu minus 69 persen dan tahun 2016 minus 40 persen.
Dari sisi perpajakan juga terjadi positif. Di mana kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, yaitu SPT pribadi naik 14 persen, dan SPT badan tumbuh 11, 2 persen. "Kalau lihat dari penerimaan perpajakan, kita melihat suatu dinamika ekonomi yang cukup positif," imbuhnya.
Dari sisi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), naiknya harga minyak tdan kurs rupiah terhadap dolar yang melemah berdampak pada peningkatan penerimaan sumber daya alam migas. Pertumbuhannya mencapai 47,9 persen.
"Karena kedua penerimaan baik pajak perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak cukup kuat, maka kita melihat bahwa di dalam APBN 2018 semester 1 kita melihat growth dan proyeksi dari penerimaan negara akan kemungkinan tetap bisa terjaga atau bahkan pencapaian mendekati apa yang direncanakan," tuturnya.
Adapun untuk sisi belanja, juga mengalami peningkatan. Semester 1 ini, seluruh Kementerian lembaga telah membelanjakan hampir 35 persen. Angka tersebut lebih baik dibandingkan tahun lalu yang hanya 33 persen penyerapannya. Realisasi belanja non Kementerian, terutama dikaitkan dengan subsidi dan pembayaran bunga utang yang juga dalam hal ini mencapai keseluruhan belanja non Kementerian 43,9 persen.
"Ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang 41 persen.
Sementara dari sisi transfer ke daerah, kata Sri, 50,3 persen anggaran telah dibelanjakan. Angka itu sedikit lebih kecil dibandingkan tahun lalu yang 51 persen. Hal itu disebabkan tahun lalu kita melakukan pembayaran dana bagi hasil.
Namun, untuk dana desa, lanjutnya, terjadi kenaikan. "Kita telah membelanjakan mendekati 60 persen dari total anggaran 60 triliun. Ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang 57," terangnya.
Sri menambahkan, dalam semester ini, defisit juga mengalami penurunan. Bahkan, yang disebut primary balance posisinya positif. Realisasi defisit APBN 110 triliun. Angka itu lebih kecil dibandingkan tahun lalu yang posisinya 175 triliun atau terbaik dalam empat tahun terakhir.
Menurut, angka itu menggambarkan pemerintah terus berusaha membuat APBN sehat, kredibel dan prudent. "Telah saya sampaikan keseimbangan primer kita 10 triliun surplus. Tahun lalu posisi yang sama negatif 68 triliun. Jd bayangkan dari negatif 68 menjadi positif 10 triliun. Itu lonjakan positif luar biasa baik," kata mantan direktur Bank Dunia itu.
Sri menambahkan, laporan tersebut akan disampaikan ke DPR dan dibahas pada pekan depan. "Dengan APBN yang baik kita akan menggunakan instrumen fiskal ini untuk tetap menjaga Ekonomi, terutama kondisi perekonomian yang sedang dihadapkan pada tekanan yang berasal dari global," pungkasnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta momentum pencapaian semester 1 APBN 2018 terus dijaga dan ditingkatkan pada semester ke 2. Mengingat Indonesia tengah menghadapi tantangan ketidakpastiaan perekonomian global.
Untuk itu, dia meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk fokus dan segera menyelesaiakan program yang telah direncanakan. "Pastikan bahwa pelaksanaan program dan proyek strategis segera dieksekusi tepat waktu dan menjaga governance tepat sasaran, berdampak segera dirasakan oleh masyarakat," ujarnya. (far)
