Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengakui memang pengumuman CPNS itu mundur dari rencana semula. Tapi, menurut dia masih dalam batas wajar. Karena dalam perencanaan kementerian tersebut pengumuman bisa masuk pada Agustus.
”Ya kalau kita inginnya dalam bulan Agustus ini sudah bisa kita umumkan. Jadi September pendaftaran, pelaksanaan tes. Kemudian Oktober-November itu finalisasinya. Sebelum November itu sudah kita umumkan,” ungkap Asman usai rapat tentang otonomi daerah di Kantor Wakil Presiden, kemarin (2/8/2018).
Menteri asal Partai Amanat Nasional itu mengakui finalisasi itu berkaitan dengan pembuatan syarat yang ketat. Terutama untuk lowongan guru yang jadi prioritas dalam CPNS tahun ini. Aturan CPNS itu juga akan memperhatikan kebijakan Mendikbud yang membuat sistem zonasi. Sehingga pendistribuan guru bisa lebih merata. Termasuk memperhitungkan jumlah guru PNS di desa dan kota.
”Nah ini betul-betul kita buat perjanjian. Nah itu tenaga guru ya. Perjanjian minimum disitu 5 tahun dan tidak boleh pindah,” ungkap Asman. Jadi, setelah menjadi PNS guru tersebut minimal harus mengajar lima tahun di sekolah tempat dia diterima. Ketentuan lima tahun tidak dipindah itu juga akan diberlakukan pula bagi tenaga kesehatan yang juga jadi prioritas CPNS tahun ini. ”Jadi setiap pegawai yang kita terima harus dipastikan akan ditempatkan di mana,” imbuh dia.
Selain itu, dia memastikan bahwa penerimaan CPNS tahun ini juga akan lebih teperinci. Lowongan untuk guru misalnya akan disebutkan nama sekolah dan jumlah kebutuhan guru di sekolah terebut. ”Ini bukan sekedar pekerjaan yang jumlah berapa dikasihkan sekian. Jadi sampai ke detail,” ungkap Asman.
Pemerintah juga akan membuka lowongan untuk tenaga teknis lain. Tapi diprioritaskan sesuai dengan kompensi di tiap daerah. Sehingga pegawai administrasi tidak terlalu mendominasi CPNS.
”Kita berharap nanti misalnya pertanian punya yang namanya range untuk pertenakan. Kita mungkin terima dokter hewan. Dokter hewan kemudian turunannya apalagi. Ada diploma 3 yang ahli di bidang peternakan,” tambah dia.
Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim mengatakan pemerintah tidak bisa berdiam diri sampai rekrutmen CPNS guru baru benar-benar dilaksanakan. Sebab di sejumlah sekolah negeri, pada kenyataannya memang kekurangan guru negeri.
Ramli mengusulkan supaya pemerintah daerah tegas menarik guru-guru PNS yang selama ini mengajar di sekolah swasta. ’’Di semua jenjang pendidikan, ada guru PNS yang mengajar di sekolah swasta,’’ katanya. Dia menjelaskan kekurangan guru negeri sudah menjadi perhatian lama dari IGI.
Menurut dia sudah sewajarnya guru PNS kembali ditarik mengajar di sekolah negeri. Sebab mereka mendapatkan gaji dari uang pemerintah. Sebaliknya sekolah swasta yang bebas menarik SPP, diharapkan untuk mencari guru-guru non-PNS. Dia prihatin yang terjadi sekarang adalah banyak guru PNS di sekolah swasta, sedangkan di sekolah negeri kekurangan guru. Akibatnya sekolah negeri merekrut guru honorer. Ujungnya guru honorer di sekolah negeri mendapatkan gaji yang minim. (jun/wan)
