Dalam hal ini, Plt Bupati diminta menindaklanjuti rekomendasi DPK yang salah satu poinnya meminta Pemkab dapat merealisasikan bantuan tersebut menggunakan anggaran pada APBD Perubahan 2018.
"Rekomendasi DPK itu sudah disampaikan kepada Plt Bupati Kebumen pada 27 Agustus 2018. Kini kebijakan tergantung Plt Bupati," katanya.
Rekomendasi DPK ini tak muncul tiba-tiba. Sebelumnya, Pemkab Kebumen gagal mendapatkan bantuan buku bersumber DAK tahun 2018. Dampaknya pun dirasakan oleh 71 sekolah penerima.
Persoalan itu kemudian menjadi polemik di masyarakat. Hingga kemudian, pihak-pihak terkait menggelar Focus Group Discussion (FGD) atas inisiasi DPK Kebumen, Selasa (14/8/2018). Hasilnya, FGD kemudian melahirkan rekomendasi bagi Pemkab Kebumen. Yang salah satunya, meminta Pemkab dapat merealisasikan bantuan tersebut menggunakan anggaran pada APBD Perubahan 2018.
"Selain itu, DPK merekomendasikan Pemkab tetap melanjutkan program bantuan buku pengayaan perpustakaan sekolah dasar di Kabupaten Kebumen. Poin berikutnya Pemkab diminta tetap melaksanakan program ini secara berkelanjutan dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dan kondisi kemampuan keuangan daerah," kata Hariyanto Fadeli. (cah)
