JAKARTA – Penayangan iklan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menayangkan capaian pemerintah terus mendapat protes dari partai Gerakan Indonesia Raya. Iklan itu dinilai tidak patut, karena bernuansa curi start kampanye dari Presiden Joko Widodo. Partai Gerindra berencana untuk melaporkan iklan tersebut kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai, materi iklan yang memuat capaian kinerja pemerintah tidak sepatutnya ditayangkan di bioskop. Sebab, bioskop bukanlah ruang publik sebagaimana media lainnya. ”Bioskop adalah ruang privat, karena orang yang mau nonton harus membayar,” kata Muzani.
Muzani menilai sebagai incumbent, Jokowi memiliki keleluasaan dalam memanfaatkan media dalam memasang iklan atau pesan kepada publik. Dalam hal ini, penayangan iklan di bioskop memunculkan kesan kampanye terselubung, demi memunculkan simpati atas keberhasilan pemerintah. Karena itu, Partai Gerindra berencana untuk melaporkan iklan tersebut kepada Bawaslu.
”Apakah ini bagian terselubung atau lainnya, biar kami sampaikan ke Bawaslu,” ujarnya.
Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait kritik atas iklan-iklan capaian pemerintah yang banyak tersebar. Jokowi menilai, hal itu sebagai kewajiban pemerintah untuk mensosialisasikan progress atas program-program yang dikerjakan.
“Itu kan memang tugasnya Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika),” ujarnya di sela-sela acara di Auditorium The Forest Resort, Bogor, kemarin (14/9).
Jokowi mengatakan, kewajiban tersebut bahkan menjadi amanat undang-undang. Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015.
Dia menilai, sosialisasi sangat perlu untuk disampaikan agar masyarakat bisa memantau dan mengawasi. Khususnya terkait proyek mana yang sudah selesai, proyek mana yang masih proses. “Kalau dulu Menteri Penerangan ya menerangkan, masa disuruh diam,” imbuhnya.
Adapun soal tuduhan kampanye terselubung, Jokowi membantah jika hal itu sebagai kampanye. Dia menilai, iklan tersebut bukan barang baru. Bahkan, sejak tahun lalu, upaya tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah di berbagai saluran. Salah satunya dapat ditemukan melalui kanal YouTube.
"Masyarakat kan perlu mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya. Kita ini ingin menyampaikan apa adanya," tegas Jokowi. (bay/far)
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai, materi iklan yang memuat capaian kinerja pemerintah tidak sepatutnya ditayangkan di bioskop. Sebab, bioskop bukanlah ruang publik sebagaimana media lainnya. ”Bioskop adalah ruang privat, karena orang yang mau nonton harus membayar,” kata Muzani.
Muzani menilai sebagai incumbent, Jokowi memiliki keleluasaan dalam memanfaatkan media dalam memasang iklan atau pesan kepada publik. Dalam hal ini, penayangan iklan di bioskop memunculkan kesan kampanye terselubung, demi memunculkan simpati atas keberhasilan pemerintah. Karena itu, Partai Gerindra berencana untuk melaporkan iklan tersebut kepada Bawaslu.
”Apakah ini bagian terselubung atau lainnya, biar kami sampaikan ke Bawaslu,” ujarnya.
Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait kritik atas iklan-iklan capaian pemerintah yang banyak tersebar. Jokowi menilai, hal itu sebagai kewajiban pemerintah untuk mensosialisasikan progress atas program-program yang dikerjakan.
“Itu kan memang tugasnya Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika),” ujarnya di sela-sela acara di Auditorium The Forest Resort, Bogor, kemarin (14/9).
Jokowi mengatakan, kewajiban tersebut bahkan menjadi amanat undang-undang. Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015.
Dia menilai, sosialisasi sangat perlu untuk disampaikan agar masyarakat bisa memantau dan mengawasi. Khususnya terkait proyek mana yang sudah selesai, proyek mana yang masih proses. “Kalau dulu Menteri Penerangan ya menerangkan, masa disuruh diam,” imbuhnya.
Adapun soal tuduhan kampanye terselubung, Jokowi membantah jika hal itu sebagai kampanye. Dia menilai, iklan tersebut bukan barang baru. Bahkan, sejak tahun lalu, upaya tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah di berbagai saluran. Salah satunya dapat ditemukan melalui kanal YouTube.
"Masyarakat kan perlu mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya. Kita ini ingin menyampaikan apa adanya," tegas Jokowi. (bay/far)