 |
| sudarno ahmad/ekspres |
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Cipto Waluyo, Wakil Bupati Yazid Mahfudz, tiga Wakil Ketua DPRD Bagus Setiyawan, Agung Prabowo dan Miftahul Ulum. Sejumlah anggota DPRD, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kebumen.
Wakil Bupati Yazid Mahfudz, mengatakan pada nota keuangan RAPBD 2019, Anggaran Belanja diproyeksikan mencapai Rp 2,8 triliun. Sedangkan pendapatan ditargetkan mencapai Rp 2,7 triliun.
Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen pada 2019 ditarget Rp 401.172.210.000. Jika dibandingkan dengan APBD 2018, angka ini mengalami kenaikan yang signifikan. Yakni target tahun 2018 adalah sebesar Rp 364.092.341.000.
Namun demikian, pada Pos Pendapatan Retribusi Daerah justru mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018. Dari target Rp 48.378.072.000, tahun 2019 justru menurun menjadi Rp 28.414.497.000.
APBD Kebumen tahun 2019 memprioritaskan lima program yaitu penguatan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas melalui sektor pertanian dan pariwisata, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas SDM dan layanan dasar masyarakat.
"Selain itu penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih," ujar Yazid Mahfudz.
Rencana belanja pada APBD 2019 sebesar Rp 2,8 triliun. Yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 1,7 triliun atau 59,63 persen dan Belanja Langsung sebesar Rp 1,1 triliun atau 40,37 persen.
Pada Belanja Tidak Langsung, dari anggaran Rp 1,7 triliun, Rp 1.136.749.524.000 adalah alokasi untuk belanja pegawai. "Dalam komponen Belanja Langsung, 9,2 persen atau Rp 106.581.594.000 merupakan Belanja Pegawai," ungkapnya.
Terkait rencana pendapatan APBD 2019, Pemkab menarget pendapatan sebesar Rp 2,7 triliun yang masih bertumpu pada Dana Perimbangan pemerintah pusat. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 401 miliar, Dana Perimbangan Rp 1.6 triliun dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 624 miliar.
Menurutnya, anggaran pembiayaan, menyebabkan defisit belanja pada APBD 2019 senilai Rp 155 miliar. Selisih tersebut direncakan ditutup dari perkiraan Penerimaan Pembiayaan dari asumsi SiLPA tahun 2018 sebesar Rp 163 miliar. "Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman senilai Rp 1,5 miliar setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan Rp 9,4 miliar," sambungnya.
Raperda APBD 2019 ini akan mendapat pencermatan dari Fraksi-Fraksi DPRD melalui Rapat Paripurna DPRD yang akan diselenggarakan pada hari ini, Selasa (9/10).(ori)
