 |
| IMAM/EKSPRES |
Turut serta menghadiri acara tersebut Kepala Desa Karangsari Kebumen Endrata SH, beserta jajarannya. BPD Karangsari, unsur partai politik dan masyarakat pemilih pemula. Mantan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) desa setempat dan seluruh Ketua RT juga diundang dalam launcing #GMPH.
Ketua PPS Desa Karangsari Kebumen H Suharyono SSos SPKP menyampaikan adanya #GMPH dilaksanakan guna melindungi hak pilih. Untuk itu segenap petugas pemili, perangkat desa hingga Retua RT dan masyarakat diharapkan mencermati Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Jika masih ada yang belum terdata, terdapat data ganda, atau terdata tapi tidak memenuhi syarat segara lapor ke Posko Pelayanan di Balai Desa Karangsari,” tuturnya.
Dalam acara tersebut juga dilaksanakan sosialisasi Pemilu 2019. Ini sangat penting terlebih bagi para pemilih pemula. Masyarakat dapat mencermati DPT pada papan pengumuman yang terpajang DPT. Selain itu juga dapat melihat di Website KPU Kebumen. Bukan hanya itu saja, untuk memantau DPT juga dapat dilaksanakan di aplikasi KPU RI PEMILU 2019. Aplikasi tersebut dapat didownload melalui smartphone. “Semakin banyak yang mencermati maka DPT akan semakin valid,” jelas H Suharyono.
Bukan hanya launching dan sosialisasi, lanjut H Suharyono, dalam kesempatan tersebut PPS Desa Karangsari juga menberikan data base pemilih kepada masing-masing Ketua RT. Data base pemilih juga disampaikan kepada Kepala Desa Karangsari. “Ini sangat penting. Di Desa Karangsari terdapat 4.556 pemilih yang terdiri dari 2.309 laki-laki dan 2.247 perempuan,” katanya.
Sementara itu Kepala Desa Karangsari Endrata SH dalam mengapresiasi kegiatan itu. Pihaknya menyampaikan terima kasih atas data base pemilih yang telah diberikan oleh PPS. Endrata juga menghimbau kepada masyarakat agar senantiasa menjaga kondusifitas. Sebab ditahun politik rawan terjadi konflik. “Ini sangat baik. Mudah-mudahan ke depan semua dapat berjalan dengan lancar,” katanya.
Sebelumnya diberitakan KPU Kebumen melaksanakan Launching #GMPH di Rumah Makan Candisari Karangayar.Hingga kini dari hasil pencermatan KPU, Bawaslu, Kemendagri dan parpol terhadap Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan (DPT HP1), masih ditemukan data anomali maupun berpotensi ganda.
Itu berdasarkan dari hasil analisis data NIK di DPT yang tidak standar, nama tidak wajar, alamat kosong, usia di bawah 17 tahun, format penulisan kelahiran tidak standar dan lainnya.
Saat ini setidaknya sudah terdapat 87.255 pemilih yang sudah rekam tetapi belum masuk DPT. Verifikasi faktual diupayakan KPU dalam rangka mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat. Selain itu untuk memperbaiki data pemilih yang keliru dan mencatat pemilih yang belum terdaftar. Bagi masyarakat yang akan melakukan verifikasi dapat langsung menghubungi Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa sebelum 28 Oktober. (mam).
