 |
| ILUSTRASIEKTP |
Ia juga sangat meyakini bahwa potensi kecurangan manipulasi data melalui media KTP Eelektronik tidak akan dilakukan oleh pihak manapun. Pasalnya, panitia Pemilu juga sangat jeli dan berhati-hati dalam pengecekan data kependudukan yang tertera dalam E-KTP.
“Gak bisa Mas. Panitia pemilihan itu pasti melihat siapa orangnya, alamatnya, dan tanggal berlaku E-KTP. Saya cek sendiri E-KTP yang dimusnahkan oleh Pemkab Temanggung semuanya sudah kadaluwarsa. Jadi kami sama sekali tidak khawatir,” tegasnya, kemarin.
Menanggapi isu terkait temuan E-KTP yang berceceran di sejumlah daerah, Tunggul berpendapat bahwa pemusnahan E-KTP yang sudah invalid merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, dengan adanya kesembronoan atau keteledoran satu dua oknum dinas saat pembuangan, maka hal tersebut menjadi isu yang hangat dan menjadi komoditas yang begitu cepat viral.
“Aturan sebenarnya tidak dibakar. Cukup dipotong bagian ujungnya atau dilubangi sebagai pertanda bahwa E-KTP tersebut sudah rusak atau tidak bisa digunakan lagi. Namun, dengan adanya isu yang mengemuka tersebut, mendagri mengeluarkan kebijakan untuk membakar sisa E-KTP yang belum sempat dimusnahkan untuk menghindari beragam polemik di masyarakat luas,” bebernya.
Ia juga menyayangkan adanya keterlambatan dalam hal pemusnahan yang memicu beragam asumsi negatif di kalangan akar rumput. Menurutnya, apabila E-KTP yang rusak segera dimusnahkan, maka tidak akan terdapat fenomena penumpukan seperti ini.
“Ya namanya tahun politik. Kita tahu semuanya bisa jadi perbincangan, semuanya bisa jadi masalah. Tetapi insyaallah Kabupaten Temanggung tidak seperti itu. Kondusif,” tegasnya. (riz)
