"Catatan kemendikbud (kementerian pendidikan dan kebudayaan) masih kekurangan guru sekitar 91 ribu," tutur Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (24/1/2019).
Di Istana, Syafruddin menyampaikan laporan rencana seleksi CPNS tersebut kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Presiden, lanjut Syafruddin, sudah memberi lampu hijau. Hanya, tahapannya tidak dilakukan pada Maret sebagaimana informasi yang beredar.
"Tahapan 2019 juga kita akan laksanakan, tapi nanti bulan enam (juni)," ujarnya kepada media.
Mantan Wakapolri itu menambahkan, perekrutan CPNS dilakukan untuk menutupi kekurangan yang ada. Sebab, dalam kurun 2018 hingga akhir 2019 mendatang, ada 102 ribu PNS yang memasuki masa pensiun. Masing-masing 50 ribu tahun 2018 dan 52 ribu di tahun 2019.
"Jadi harus kita kejar untuk jaga keseimbangan. Supaya jangan lagi ada rekruitmen honorer terlalu banyak," imbuhnya.
Terkait kuotanya, Syafruddin mengatakan pihaknya mengajukan sebanyak 100 ribu pegawai. Tapi, ini belum final. Sebab, perlu dikalkulasikan dengan ketersediaan anggaran negara. Untuk itu, kata dia, Menkeu Sri Mulyani akan menghitung lebih lanjut.
Selain CPNS 2019, pemerintah juga akan membuka rekruitmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Seleksi yang dikhususkan bagi pegawai honorer itu rencananya akan dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai bulan depan dan tahap kedua setelah pemilu mendatang.
Pada bagian lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin memastikan bakal menjalankan lagi proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini. Kemarin (24/1), melaporkan rencana tersebut kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Ditemui setelah pertemuan, Syafruddin menyebut presiden sudah memberi lampu hijau. Hanya, tahapannya tidak dilakukan pada Maret sebagaimana informasi yang beredar.
"Tahapan 2019 juga kita akan laksanakan, tapi nanti bulan enam (juni)," ujarnya kepada media.
Mantan Wakapolri itu menambahkan, perekrutan CPNS dilakukan untuk menutupi kekurangan yang ada. Sebab, dalam kurun 2018 hingga akhir 2019 mendatang, ada 102 ribu PNS yang memasuki masa pensiun. Masing-masing 50 ribu tahun 2018 dan 52 ribu di tahun 2019.
"Jadi harus kita kejar untuk jaga keseimbangan. Supaya jangan lagi ada rekruitmen honorer terlalu banyak," imbuhnya.
Terkait kuotanya, Syafruddin mengatakan pihaknya mengajukan sebanyak 100 ribu pegawai. Tenaga pendidikan dan kesehatan diproyeksikan sebagai fokus utama perekrutan.
Sebab, dua sektor itu dianggap paling banyak kekurangan. "Catatan kemendikbud masih kekurangan guru sekitar 91 ribu," tuturnya.
Meski demikian, kuota yang diajukan tersebut belum tentu final. Sebab, perlu dikalkulasikan dengan ketersediaan anggaran negara. Untuk itu, kata dia, Menkeu Sri Mulyani akan menghitung lebih lanjut.
Selain CPNS 2019, pemerintah juga akan membuka rekruitmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Seleksi yang dikhususkan bagi pegawai honorer itu rencananya akan dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai bulan depan dan tahap kedua setelah pemilu mendatang.
Terpisah, Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi menyambut baik rencana pemerintah merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dalam waktu dekat. Menurut dia skema PPPK bisa menjadi alternatif bagi para guru honorer yang tidak bisa mendaftar CPNS karena usia lebih dari 35 tahun.
Unifah berharap dalam rekrutmen PPPK itu, pemerintah memberikan prioritas kepada para guru honorer yang usianya sudah lanjut dan telah mengabdi lama. ’’Kita akan minta honorer yang sudah lebih dulu mengabdi seperti kategori 1 dan kategori 2 atau bahkan non kategori diberikan kesempatan, prioritas, dan kemudahan,’’ katanya.
Meskipun begitu Unifah menuturkan dalam rekrutmen PPPK pemerintah tetap mengutamakan aspek kualitas. Dia juga tidak mempersoalkan para guru honorer yang sudah lama itu menjalani tes untuk rekrutmen PPPK. Menurut Unifah kemudahan atau prioritas bagi para guru honorer yang sudah lama mengabdi itu sebagai bentuk penghargaan dari pemerintah. (far/wan/ttg)
