Wakil Direktur Saksi TKN Lukman Edy menyatakan, pihaknya memang kalah di Riau dengan angka paslon Jokowi-Maruf 39,03 persen dan Prabowo-Sandi 60,97 persen. Tidak seperti yang pernah disampaikan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dengan angka paslon 01 sebesar 21,74 persen dan paslon 02 sebesar 78,26 persen.
Data yang dirilis tim paslon 02, menurut TKN, tidak benar sehingga menghasilkan keunggulan suara yang terlalu jauh dari Jokowi-Maruf. Berdasar temuan tim TKN di lapangan, BPN Prabowo-Sandi hanya mengumpulkan data dari 145 TPS. Sementara total TPS di Riau berjumlah 17.636.
"Kami hormati keunggulan paslon 02 di Riau sembari kita menunggu hasil resmi dari KPU. Karena ini merupakan aspirasi masyarakat yang harus kita utamakan," tutur Lukman.
Mantan ketua Pansus RUU Pemilu itu menambahkan, TKN juga menemukan sejumlah indikasi kecurangan dalam pelaksanaan pilpres di Riau. Suatu misal ditemukannya oknum yang mencoblos 20 surat suara di salah satu TPS di Kabupaten Kampar, Riau.
Kemudian adanya oknum-oknum yang menggunakan hak suara, tetapi tidak memenuhi syarat untuk mencoblos. Akibat ragam kecurangan tersebut, digelar pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah TPS di Riau.
TKN mendorong KPU dan Bawaslu menindak tegas para pelaku kecurangan sehingga PSU dapat berjalan lancar dan sesuai dengan asas langsung, bebas, jujur, dan rahasia. TKN juga meminta KPU menjamin ketersediaan surat suara di sejumlah TPS di Riau yang melakukan pemilu lanjutan.
Bagaimana suara di Babel, Bali, dan Jogjakarta? Menurut Lukman, Jokowi-Maruf menang telak di Babel dengan perolehan suara 64,14 persen, sedangkan paslon 02 meraup 35,86 persen. Di Jogjakarta, menurut real count TKN, dari 1.530.048 atau 56,76 persen suara sah yang sudah dihitung, 69,97 persen memilih paslon 01.
Sedangkan 30,03 persen lainnya mencoblos paslon 02. Angka itu paralel dengan hasil real count KPU. Yakni, hingga kini, dari 836.378 suara yang sudah masuk, 70,68 persen mendukung 01 dan 29,32 persen mendukung 02. Sementara di Bali, paslon 01 menang dengan raihan 91,13 persen, sedangkan paslon 02 hanya mendulang 8,87 persen suara.
Di pihak lain, paslon 02 tidak ambil pusing dengan perolehan suara sementara yang dirilis TKN. Cawapres Sandiaga Uno mengatakan, pihaknya memiliki mekanisme real count sendiri. Cawapres pendamping Prabowo Subianto itu tidak memastikan lokasi real count yang digelar BPN.
Sandiaga hanya menegaskan bahwa real count 02 selama ini mengandalkan aplikasi. "Memang tidak terkonsolidasi dan kalau kita (02, red) menjaganya melalui aplikasi Ayo Jaga TPS," kata Sandi sapaan Sandiaga di media center pasangan Prabowo-Sandi kemarin.
Direktur Relawan BPN Ferry Mursyidan Baldan menambahkan, peran relawan-relawan 02 dinilai penting dalam membantu proses rekapitulasi suara. Kelompok masyarakat itu secara mandiri mengumpulkan formulir C1 plano. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya rakyat untuk menjaga Pemilu 2019 agar berlangsung jujur dan adil.
"Pengumpulan C1 adalah bentuk partisipasi yang luar biasa. Emak-emak, anak muda, semuanya ingin memastikan supaya suaranya tidak dibawa lari ataupun dimanipulasi," katanya.
Ferry menambahkan, tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi dalam mengawal pemilu. Tidak hanya berhenti sampai menggunakan hak suaranya pada hari coblosan 17 April, masyarakat secara sadar juga ingin mengawal jalannya penghitungan suara hingga tuntas.
Salah satu komunitas relawan yang mengumpulkan foto C1 adalah Gerakan Milenial Indonesia (GMI). Perwakilan GMI Vinny Nuraini mengatakan, pihaknya telah menyiapkan dua simpul relawan yang bertugas mengumpulkan foto C1 dan memantau situs real count dari KPU.
"Kami tidak ingin perolehan suara masyarakat diinput secara salah ke website KPU. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia mengawal C1. Kemudian memantau situs hitung KPU dan mendokumentasikannya jika ada kesalahan," ucapnya.
Perwakilan komunitas relawan Ruang Sandi Dimas Akbar mengungkapkan, beberapa waktu ke belakang banyak informasi simpang siur terkait hasil hitung cepat dan penghitungan suara KPU. Karena itu, pihaknya mengumpulkan foto C1 sebagai basis data untuk mengawal penghitungan suara hasil pemilu.
"Kita harus kawal C1 di mana ini akan menjadi sumber data primer dari tangan pertama untuk nanti memverifikasi apakah hasil hitung cepat dan yang ditampilkan website KPU itu benar atau tidak," tegas Dimas. (khf/ful/fin)
