Dewan Pakar Partai Golkar menggelar rapat pleno di kantor DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Nelly Murni, Jakarta Barat kemarin (27/5/2019). Salah satu agendanya adalah membahas pengusulan jatah menteri dan pimpinan DPR, MPR, serta alat kelengkapan dewan (AKD).
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, pihaknya mengusulkan lima jatah menteri untuk para kader partai beringin. Permintaan lima kursi menteri itu sanga wajar, karena partai tersebut menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak kedua setelah PDI Perjuangan.
Menurut dia, saat ini ada dua kader Partai Golkar yang duduk sebagai menteri. Yaitu, Menteri Sosial Agus Gumiwang, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. "Bisa ditambah tiga lagi, sehingga ada lima orang anggota kabinet dari Golkar," terang dia usai rapat pleno kemarin.
Selain Agus Gumiwang dan Airlangga, ada beberapa nama lain yang siap jadi menteri, yaitu Ilham Habibie (Anak presiden ke-3 BJ Habibie), Ponco Sutowo (anak alm Ibnu Sutowo, pengusaha yang juga mantan direktur Pertamina), Ganjar Razuni (Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar), dan Indra Bambang Utoyo (Ketua DPP Partai Golkar). Nama-nama itu bisa dipilih untuk mengisi lima jabatan menteri yang diusulkan.
Mantan Ketua DPR itu mengatakan, ada beberapa posisi menteri yang cocok untuk kader Partai Golkar. Yaitu, di bidang ekonomi, sosial, teknologi, dan posisi lainnya. "Kami hanya menyampaikan bahwa di Partai Golkar cukup banyak yang siap. Tergantung kepercayaan dari presiden," tutur dia.
Agung mengatakan, pihaknya tidak langsung mengajukan nama-nama itu ke presiden. Nanti DPP Partai Golkar yang akan mengajukan. Jadi, dewan pakar hanya memberikan rekomendasi ke DPP.
Selain kursi menteri, kata Agung, pihaknya juga menyampaikan nama-nama yang siap mengisi jabatan pimpinan DPR/MPR. Mereka adalah Zainudin Amali, Agun Gunandjar Sudarsa, Bambang Soesatyo, Ridwan Hisjam, Ace Hasan Syadzily, Abdul Kahar Muzakir, dan Azis Syamsudin.
Berbeda dengan Partai Golkar, PDI Perjuangan masih enggan membahas bagi-bagi kursi di kabinet. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya selalu taat azas. Sekala prioritas partainya bukan merebut berapa menteri, tapi bagaimana mendukung hal-hal yang konstruktif untuk membangun bangsa kedepan.
Terkait persiapan konsep kabinet kerja jilid dua, Hasto juga masih engan berbicara. "Persoalan itu kami serahkan ke Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Pak Jokowi," ungkap dia saat ditemui di kantor DPP PDI Perjuangan Jalan Diponegoro, kemarin.
Sementara itu, Jokowi sudah mulai mencari sosok yang kelak akan menjadi pembantunya di jajaran kabinet kerja jilid dua. Jokowi mengatakan, dalam mencari sosok menteri, kriteria yang ditetapkan tidak jauh berbeda. Selain kriteria umum seperti berintegritas dan memiliki kapabilitas, seorang menteri juga harus bisa bekerja melakukan eksekusi terhadap program yang sudah dicanangkan.
"Kan kabinet kerja, sudah saya sampaikan bolak-balik, mampu mengeksekusi dari program-program yang ada," ujarnya usai bersilaturahmi dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Kuningan, Jakarta, Minggu (26/5) malam.
Lebih lanjut lagi, kata dia, menterinya juga harus memiliki kemampuan manajerial yang baik. Baik secara makro atau nasional, maupun perspektif kedaerahan yang baik. "Mampu me-manage dari setiap masalah, problem, persoalan-persoalan yang ada dengan program dan eksekusinya benar," imbuhnya menjabarkan.
Terkait kesiapannya menyusun kabinet periode kedua, mantan Walikota Solo itu menyebut prosesnya sedang berjalan dan terus dimatangkan. Termasuk dalam mengkaji diberikannya slot menteri kepada generasi muda. "Dimatangkan, dimatangkan. Ya nanti dilihatlah," tuturnya.
Lantas, apakah perwakilan dari partai akan mendominasi? Jokowi enggan menjabarkan. Menurutnya, terlepas dari utusan parpol dan non parpol, yang paling penting adalah memiliki kemampuan dan kesesuaian dengan kriteria yang dikantonginya.
Sementara itu, saat berbicara dihadapan ratusan anggota HIMPI, Jokowi sempat menyebut nama Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia sebagai sosok yang potensial duduk di kabinet. Selain memiliki kemampuan manajerial, Jokowi menyebut Bahlil memiliki keberanian eksekusi. "Saya lihat-lihat adinda Bahlil cocok jadi menteri. Dari atas sampai bawah cocok jadi menteri," kata Jokowi disambut antusias.
Saat dikonfirmasi, Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia sendiri enggan berkomentar terlalu jauh. Menurutnya, urusan pemilihan menteri sepenuhnya hak prerogatif presiden. Termasuk posisi mana yang paling cocok dengan dirinya. "Saya enggak tahu lah apa yang ada dalam benak bapak. Saya kembalikan pada bapak aja lah," ujarnya.
Bahlil mengaku tidak bisa menilai kelayakan dirinya sendiri untuk duduk di kursi kabinet. Dia pun menyerahkan penilaian tersebut kepada Jokowi. "Saya gak mau berandai-andai lah. Itu urusan Pak Presiden lah. Bukan hak saya," kata pengusaha asal Papua itu. (lum/far/ful)
