"Kita tidak akan memberikan ruang untuk perusuh-perusuh yang akan merusak negara kita, akan merusak Negara Kesatuan republik Indonesia. Tidak ada pilihan, nggak ada pilihan, TNI dan Polri akan menindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (22/5/2019).
Jokowi pun menegaskan, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dirinya mempunyai kewajiban untuk menjaga stabilitas politik dan stabilitas keamanan. Sementara terkait pemilu sebagai satu even dari perjalanan negara Indonesia yang masih panjang, Presiden Jokowi mengingatkan, sudah disediakan oleh konstitusi kita bahwa segala perselisihan, sengketa itu diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
"Saya menghargai Pak Prabowo-Sandi yang telah membawa sengketa Pemilihan Presiden kemarin ke MK. Saya juga meyakini bahwa hakim-hakim di MK akan memutuskan sesuai dengan fakta-fakta yang ada, berdasarkan fakta-fakta yang ada," ujar Presiden Jokowi.
Kepala Negara juga mengingatkan, bahwa saat ini merupakan bulan Ramadan, bulan suci yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh kasih sayang untuk kita semuanya saling menghormati, saling menghargai, dan kewajiban kita juga sebagai umat Islam untuk memperbanyak amal saleh, berbuat baik.
Menurutnya, situasi sampai saat ini masih terkendali. Untuk itu, ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir. "Saya mengajak untuk merajut kembali persatuan, merajut kembali persaudaraan, merajut kembali kerukunan kita karena Indonesia adalah rumah kita bersama," papar Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Sebelumnya, Jokowi menggelar pertemuan dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Zulkifli Hasan memenuhi undangan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Kepresidenan Bogor.
Usai pertemuan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan kepada wartawan mengatakan, pertemuan itu tidak membahas sama sekali tentang Badan Pemenangan Nasional (BPN), Tim Kampanye Nasional (TKN), apalagi soal koalisi. Tadi, selaku Ketua MPR Zulkifli menyampaikan, yang paling penting Indonesia ini menang kalau kita mampu menjahit kembali merah putih. "Ini enggak main-main, harus kita bisa rajut kembali, harus kita bisa jahit, harus kita persatukan kembali, barulah itu namanya Indonesia menang," kata Zulkifli.
Dengan cara apa? Menurut Ketua MPR itu, dengan cara damai, dialog, dan tentu silaturahim seperti yang dilakukannya dengan Presiden Jokowi. Ia meyakini, kalau ketemu, pasti ada solusi, jalan keluar. Tapi kalau tidak, tentu akan sulit. "Jadi sekali lagi, yang menang nanti, Indonesia menang," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan menyampaikan ucapan duka cita atas meninggalkan beberapa korban dalam aksi unjuk rasa yang di Jakarta, Selasa (21/5) malam hingga Rabu (22/5) dinihari. "Innalillahi wainna ilaihi rojiun, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, prihatin atas apa yang terjadi dini hari, enam orang yang meninggal, ada beberapa yang luka-luka. Kita berduka cita yang mendalam," ucap Zulkifli Hasan dengan nada sedih.
Ia mengajak semua pihak agar di bulan suci Ramadan ini, bulan yang harusnya saling menyayangi, saling mencintai, saling membantu, dan saling memberi, kita selesaikan persoalan-persoalan dengan cara yang damai, dengan dialog, menahan diri.
Demokrasi, sambung dia memang kesabaran, bahkan ekstra kesabaran. Oleh karena itu, sekali lagi ia mengajak pemerintah untuk bisa menyelesaikan dengan damai, dan juga seluruh rakyat Indonesia juga merespon ini dengan dialog dan silaturahim.
Ditegaskan Zulkifli, pemilu ini satu event yang tentu harus kita selesaikan. Indonesia akan ada sepanjang zaman, sepanjang masa. Konstitusi sudah memberi jalan. Kita boleh sepakat untuk tidak sepakat. "Demokrasi membuka ruang itu, sepakat untuk tidak sepakat. Konstitusi juga memberi ruang, ada perbedaan, ada sengketa memberi ruang. Kemana, apakah untuk DPD, untuk DPR, untuk Pilpres, MK," tegas Zulkifli.
Oleh karena itu, lanjut Zulkifli, di MK nanti masing-masing tim bisa menjelaskan segala persoalan yang dihadapi, terbuka. Bila perlu disiarkan oleh media. TKN juga bisa menyampaikan hasil-hasil mereka. KPU juga bisa memaparkan sehingga nanti bisa ditemukan fakta yang betul baru nanti hakim, yang diyakini akan profesional, untuk mengambil keputusan. "Itulah cara-cara yang dibenarkan oleh konstitusi kita," tutur Zulkifli Hasan.
Selain bertemu Zulkifli Hasan, Jokowi pun melakukan pertemuan dengan Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam keterangannya AHY menegaskan, bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mantan presiden selama dua periode memiliki wisdom maupun juga pengalaman-pengalaman tertentu yang ingin disampaikan dalam rangka memberikan support kepada Presiden Jokowi dalam menangani situasi politik, hukum, dan keamanan akhir-akhir ini.
"Utamanya kalau kita melihat pasca pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu 2019, baik itu untuk pilpres maupun pemilihan legislatif, yang telah disampaikan secara resmi oleh KPU pada tanggal 21 Mei dini hari, kata AHY kepada wartawan.
Harapan SBY dan tentunya masyarakat, lanjut AHY, tentunya pemerintah dan negara dapat menangani situasi pasca pengumuman rekapitulasi suara pemilu secara damai.
Menurut AHY, harus dihadirkan solusi-solusi atau pendekatan yang tepat. Artinya, tersedia ruang dialog, ruang komunikasi, solusi politik, solusi hukum, dan juga tentunya tetap bersedia pendekatan keamanan.
Namun demikian karena ini adalah bangsa kita sendiri, AHY berharap bahwa penanganan ini bisa dilakukan dengan baik sebesar ataupun sebisa mungkin kita terhindar dari segala korban yang tidak diperlukan. "Tetapi tentu ini adalah negara hukum yang harus ditegakkan secara tegas dan tentunya berkeadilan. Ini adalah harapan besar dari kita semuanya," tegas AHY.
AHY menekankan, kalaupun ada kalangan yang belum puas atau belum menerima hasil rekapitulasi suara pemilu oleh KPU tadi, maka bisa disalurkan melalui jalur konstitusional. "Ini tersedia, ada jalannya, dan mudah-mudahan dengan itu kita semua masyarakat Indonesia terhindar dari segala polemik yang bisa diperburuk dengan aksi-aksi yang tidak konstitusional," ucap AHY.
AHY mengaku sangat senang dan lega ketika mendengar Prabowo Subianto juga menyampaikan itikad tersebut, yaitu akan menempuh jalur konstitusional untuk bisa mengajukan sejumlah keberatan atas hasil pemilu yang sudah didengar bersama.
Sedangkan Presiden Jokowi juga menjelaskan, bahwa beliau dengan itikad yang baik ingin menjadi pemimpin dan pengayom untuk semuanya, berada di atas semua golongan, di atas semua kalangan masyarakat. "Memang karena memang itulah yang kita harapkan, Indonesia untuk semua, sehingga kita berharap pemimpin kita untuk semuanya," pungkas AHY. (ful/fin)
