Hal itu disampaikan Ketua KPU Kebumen, Yulianto, kemarin.
Yuli mengatakan, rapat pleno baru digelar hari ini karena menunggu pemberitahuan dari KPU pusat. "Adanya gugatan Pilpres membuat KPU menunggu hasilnya, baru bisa menggelar rapat pleno terbuka," katanya.
Sebelumnya, KPU telah menggelar rapat pleno yang berlangsung dari 30 April hingga 6 Mei 2019. PDI Perjuangan diprediksi masih memimpin di Kabupaten Kebumen.
PDIP meraup 155.044 suara (19%). Jumlah tersebut mengungguli parpol peserta Pemilu lainnya di Kebumen. Kemungkinan PDIP bakal meraih 12 kursi.
Di tempat kedua, PKB yang meraup 118.829 suara ((15,26%). Di tempat ketiga, Gerindra (93.782/12,04 %). Lalu diikuti Golkar (76.247/9,78%), PPP (54.908/7,05%), NasDem (54.241/6,96%), PAN (48.697/ 6,26%). Demokrat (44.557/ 5,7%) dan PKS di tempat kesembilan dengan 42.038 suara (5,4%).
Berturut-turut, Berkarya (7897), Perindo (7.686), Garuda (3.347), PSI (2.571 suara/ 0,33%). Lalu, Hanura (1.731 suara/0,22%), PBB (1283 suara/0,16%), PKPI 535 suara/0,06%.
Terpisah, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kebumen Drs H Moh Dawamudin MAg berharap para anggota dewan dapat menepati janji-janjinya.
Hal ini tentunya berkaitan dengan janji-janji yang terucap atau disampaikan saat kampanye atau saat pencalegan. Janji merupakan sebuah hutang yang seharusnya ditepati. Untuk itu saat menjabat nanti para anggota DPRD diharapkan mengingat dan mampu menepati janji-janjinya. “Harapan kami tentunya semua anggota DPRD dapat merealisasikan janji-janji kampanye saat pencalegan,” tuturnya, Minggu (21/7).
Selain itu Dawamudin juga berharap para anggota DPRD dalam hal ini merupakan legislatif dapat berkerjasama dengan baik bersama eksekutif. Ini agar nantinya dapat mewujudkan Kebumen lebih baik lagi. Selain itu diharapkan Kebumen dapat lebih maju, lebih sejahtera dan lebih agamis. “Bekerjasama dengan baik, menjadi hal yang sangat penting bagi kemajuan sebuah kabupaten,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut Dawamudin juga mengingatkan kembali terkait adanya sejumlah pejabat dari eksekutif maupun legislatif yang terjerat kasus korupsi. Ini dapat terjadi salah satunya disebabkan adanya kongkalikong antara eksekutif dan legislatif. “Ini jangan sampai terulang. Jangan ada lagi kongkalikong antara legislatif dan eksekutif yang bisa menimbulkan OTT KPK,” paparnya.
Dawamudin juga berharap anggota DPRD bersama dengan eksekutif dapat lebih proaktif untuk melakukan upaya preventif dalam menanggulangi faham radakalisme agama. Selain itu juga dalam menanggulagi gerakan-gerakan anti Pancasila dan NKRI. “Dengan adanya upaya tersebut, dapat meminimalisasi pergerakan paha; radikalisme,” ungkapnya.
Dawamudin menambahkan pentingnya anggota DPRD Kebumen agar memahami betul tentang tupoksinya sebagai wakil rakyat. Ini baik sebagai legislator maupun sebagai supervisor jalannya pemerintahan. Pihaknya juga menyampaikan selamat kepada semua anggota DPRD yang terpilih. “Selamat terpilih kembali bagi yang lama dan selamat juga bagi yang menjadi anggota dewan yang baru kali ini terpilih. Segudang tugas telah menanti. Selamat bertugas,” ucapnya.
. (mam)
