 |
| ISTIMEWA |
Acara launching dihadiri oleh 27 orang. Ini meliputi, pengelola Pandjer School, pers, tokoh pemerintahan dan pemerintah desa. Selain itu dihadiri pula oleh pimpinan partai politik di Kabupaten Kebumen dan tokoh masyarakat.
Ketua sekaligus Pendiri Pandjer School Agung Widhianto SIP MSc (Cand) menyampaikan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan keanekaragaman alam dan sosial yang harus dikelola secara adil. Berbagai upaya harus ditempuh untuk mencapai pembangunan yang berpihak warga kecil, miskin, lemah dan terpinggirkan. Ini melalui kebijakan-kebijakan publik yang berkualitas.
“Sebagai bagian dari masyarakat yang mendukung cita-cita pembangunan yang mengarustamakan hak-hak warga negara. Kami memiliki inisatif, tindakan, dan tanggung jawab untuk mewujudkan sebuah tempat dimana orang-orang di dalamnya saling menghargai dan saling belajar. Ini guna memperjuangkan pemenuhan hak-hak warga negara,” tuturnya.
Atas dasar itu, diperlukan wadah yang memiliki perhatian khusus pada isu-isu kepublikan perlu dibentuk. Ini untuk mewadahi seluruh pandangan warga negara yang memiliki kepekaan sosial tinggi pada urusan kepemimpinan dan kebijakan publik. Wadah ini berfungsi untuk menangkap dan memaknai gagasan-gagasan di masyarakat. Tak terkecuali berperan memberikan pertimbangan dan rekomendasi kebijakan bagi negara sesuai arah, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan di semua tingkatan.
“Demi mewujudkan pemikiran di atas, berbagai gagasan yang ada dan hidup di masyarakat perlu difasilitasi melalui sebuah wadah berbadan hukum. Ini dengan nama “Yayasan Pusat Pembelajaran Kepemimpinan dan Kebijakan Pandjer”. Untuk memudahkan wadah tersebut hadir dan dikenal masyarakat, kami menggunakan nama lain dalam Bahasa Inggris, yaitu Pandjer School of Leadership and Policy atau disederhanakan menjadi “Pandjer School”,” ungkapnya.
Ide berawal ketika Agung Widhianto membuat komunitas diskusi dengan nama “House of Public” (HoP). HoP berhasil menyelenggarakan empat kegiatan diskusi yang ramai diikuti oleh masyarakat Kebumen. Ini terutama kalangan pelajar perguruan tinggi. Diskusi meliputi Pengantar Riset (16 November 2016), HIV/AIDS (20 November 2016), Sejarah Politik Kebumen (3 Desember 2016), dan Bridging Course Penulisan Akademik (10 Desember 2016).
Dengan pertimbangan banyaknya yang tertarik dan bergabung, Februari hingga Juli 2017 komunitas ini menyelenggarakan Sekolah Riset Politik Pemerintahan dengan berbagai topik riset tematik. Dimana selanjutnya HoP diubah namanya menjadi komunitas “Pandjer School of Public” (PSP) pada 14 Februari 2017.
Seiring waktu PSP juga berhasil mengadakan sejumlah kegiatan di Kebumen. Ini seperti Pelatihan Calon Fasilitator Anak (Juni – Agustus 2017), Diskusi “Membedah APBD Kebumen: Filosofi dan Isi” (30 Juli 2017), Dialog Publik “Diaspora Orang Kebumen Sukses di Perantauan” (27 Agustus 2017), Dialog Publik “Menemukan Peran Perempuan dalam Pembangunan” (20 Oktober 2017), dan Diskusi “Politik Pembangunan Kebumen” (19 Mei – 14 Juni 2018).
“Singkatnya 6 Juli 2019, kami bersepakat berkumpul guna membahas berbagai masalah publik berikut kontribusi nyata yang dapat diperankan masyarakat sipil. Akhirnya pada 15 Juli 2019 kami menandatangani akta pendirian yayasan di hadapan Notaris Hendro Budi Antoro SH. Ini dengan akta notaris Nomor 04 Tanggal 15 Juli 2019. Hal ini ditindaklanjuti dengan keluarnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada 19 Juli 2019 dengan nomor AHU0009930.AH.01.04.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pusat Pembelajaran Kepemimpinan dan Kebijakan Pandjer,” ucapnya. (mam)
