 |
| Aden Andri Susilo |
Adanya program pembebasan denda pajak PBB mendatangkan pendapatan sebesar Rp 2,4 miliar dalam sebulan ini. Angka tersebut merupakan realisasi terbesar untuk tunggakan PBB tahun 2019.
Kepala Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kebumen Aden Andri Susilo mengemukakan realisasi pembebasan denda untuk tunggakan PBB tahun 2013-2019 sekitar 19,3 persen dari keseluruhan. Dimana dari angka Rp 2,4 miliar, realisasi terbesar terdapat untuk tunggakan PBB tahun 2019. "Realisasi terbesar ada pd tunggakan 2019 sebesar 29 persen," ungkapnya, Rabu (4/9/2019).
Pihaknya menjelaskan adanya program pembebasan denda pajak PBB ternyata cukup mendapatkan antusias yang sangat tinggi dari masyarakat. Terkait dengan hal itu pihaknya juga telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Bupati Kebumen H Yazid Mahfudz. Diharapkan, program serupa dapat dilakukan demi meningkatkan pendapatan daerah.
Sekedar informasi Pemkab Kebumen mendasari Keputusan Bupati nomor 973/1211 tahun 2019 telah melakukan pembebasan denda PBB. Periode pembayaran dilakukan satu bulan penuh. Ini dimulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2019. “Pembebasan denda pajak PBB hanya berlaku untuk tunggakan pada tahun 2013-2019,” ungkapnya.
Aden menambahkan, program pembebasan denda PBB ini merupakan kali pertama diterapkan di Kebumen. Pihaknya juga mengaku hal ini pun sudah disampaikan ke khalayak ramai melalui informasi di desa-desa.
Pihaknya berharap masyarakat wajib pajak dapat memanfaatkan program tersebut dengan sebaik mungkin. Program ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi para wajib pajak yang kebetulan mempunyai denda. “Selain berdampak positif, program ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat,” ucapnya. (mam)
