 |
| fotosaefur/ekspres |
Demi mewujudkan Geopark Karangsambung-Karangbolong menjadi Geopark Global UNESCO (GGU), ratusan tambang tersebut diharapkan ditertibkan. Penertiban dimaksudkan agar penambang lebih tertata dan dapat mengurangi dampak negatif dari eksploitasi secara besar-besaran.
"Tambang semestinya ditertibkan untuk dapat mendukung pengembangan geopark," tutur Pemerhati kebijakan Kebumen, Yuli Ikhtiarto SH, Senin (9/9/2019).
Menurut pria yang juga pengacara itu, penertiban dilaksanakan bukan dengan hanya sebatas melakukan penutupan. Ini lantaran diakui atau tidak adanya tambang juga berkaitan dengan keberlangsungan perekonomian masyarakat sebagai penambang.
Untuk itu yang perlu diupayakan yakni menfasilitasi perizinan galian C di sepanjang aliran Sungai Lukulo. "Penertiban bukan penutupan saja, tetapi wujudnya dibuatkan izin secara massal terhadap tambang rakyat meskipun saat ini izin berada di Provinsi," katanya.
Adanya izin yang harus sampai di provinsi, diharapkan Pemkab Kebumen dapat membantu dan memfasilitasi para penambang. Dengan adanya izin penambangan dapat diatur sedemikian rupa. Penambangan dilakukan pada titik-titik yang telah ditentukan. “Dengan demikian penambangan tidak liar. Hanya pada titik-titik yang aman dan telah ditentukan oleh pemerintah,” paparnya.
Adanya izin resmi, dalam pandangan Yuli, akan banyak manfaat yang dapat diterima. Selain konservasi lingkungan juga dapat mendatangkan pendapatan yang sah bagi Pemkab. Disisi lain, para penambang juga tidak lagi melakukan aktifitas unprosedural sehingga menjadi kenyamanan bagi mereka.
“Daripada tambang ini, kini menjadi bahan masukan oknum tertentu. Tambang yang perlu difasilitasi adalah tambang rakyat dengan klasifikasi mesin kecil," tegasnya.
Yuli menambahkan, dalam pengembangan pelestarian lingkungan Geopark Pemkab perlu menggandeng sejumlah pihak. Untuk keamanan dapat menggandeng aparat TNI. Pada intinya dengan adanya aturan yang baik, pengelolaan pun akan menjadi baik. (mam)
